SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk mendorong investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan Khofifah saat memimpin High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jatim 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2026).
Di hadapan para bupati, wali kota, serta kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Jatim, Khofifah menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi yang kuat guna mempercepat realisasi investasi.
"Ada pekerjaan rumah yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya terkait kepastian lahan. Sinergi horizontal maupun vertikal harus benar-benar terhubung dan berjalan searah," kata Khofifah.
Menurutnya, seluruh pihak harus saling menguatkan dalam membangun ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.
"Ekosistem investasi harus dibangun dengan komitmen bersama. Karena itu komunikasi dengan seluruh stakeholder menjadi sangat penting," ujarnya.
Khofifah menilai forum HLM yang mempertemukan tiga pilar strategis pembangunan daerah, yakni Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD, memiliki peran penting dalam membangun perspektif pembangunan ekonomi Jatim ke depan.
"Bagi kami, forum ini sangat penting untuk membangun perspektif bersama dalam mendorong kemajuan Jatim," tegasnya.
Dalam paparannya, Khofifah menyampaikan empat fokus utama percepatan investasi di Jatim. Pertama, percepatan harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan investasi strategis melalui penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta sinkronisasi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kedua, percepatan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung investasi guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
"Percepatan realisasi kawasan industri, peningkatan konektivitas, dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama," jelasnya.
Ketiga, penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO), promosi investasi, serta optimalisasi potensi unggulan daerah agar proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor semakin kompetitif.
Keempat, penguatan kepastian berusaha dan penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyelesaian berbagai hambatan investasi, koordinasi lintas sektor, mekanisme debottlenecking, serta implementasi Deklarasi Anti Premanisme untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan investor.
Dengan penguatan empat aspek tersebut, Khofifah optimistis Jatim mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia.
"Kami ingin memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jatim," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
"Tahun ini kami melaksanakan Sensus Ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali. Pendataan ini mencakup usaha konvensional maupun nonkonvensional dan hasilnya akan menjadi dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Nashrul.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
