Senada dengan itu, Deputi Kementerian UMKM, M. Riza Adha Damanik, menyebut Jawa Timur menjadi contoh implementasi Program Makan Bergizi Gratis karena berhasil melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah secara luas.
Menurutnya, manfaat MBG tidak berhenti pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan memperkuat perputaran ekonomi lokal.
"Keterlibatan petani, nelayan, peternak, pedagang pasar hingga UMKM membuktikan bahwa MBG memiliki dampak ekonomi yang signifikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Persagi, Doddy Izwardy, menegaskan seluruh hasil pembahasan dalam Temu Ilmiah Nasional II akan dirangkum menjadi rekomendasi ilmiah yang disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan gizi nasional.
"Persagi hadir sebagai organisasi profesi yang memberikan masukan ilmiah agar pembangunan gizi Indonesia berjalan tepat sasaran. Hasil seminar ini akan kami serahkan kepada pemerintah sebagai rekomendasi untuk memperkuat kebijakan nasional," ujar Doddy.
Ia menekankan bahwa pembangunan gizi harus dimulai sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Selain itu, pemberian makanan bergizi bagi peserta didik juga harus terus diperkuat agar kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin meningkat.
Persagi menargetkan angka stunting nasional dapat ditekan hingga 5 persen pada 2045. Doddy menilai keberhasilan Jawa Timur dan Bali dalam menurunkan prevalensi stunting menjadi model yang layak diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia.
Melalui Temu Ilmiah Nasional II, Persagi berharap lahir rekomendasi yang aplikatif dan berbasis bukti ilmiah untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis, mempercepat penurunan stunting, sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
