Ribuan Warga Surabaya Terserap Lewat Berbagai Jalur
Dari 5.120 tenaga kerja yang telah ditempatkan, jalur rekrutmen reguler perusahaan menjadi penyumbang terbesar dengan 2.952 orang.
Selain itu, sebanyak 1.615 orang mendapatkan pekerjaan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yang berada di SMK dan perguruan tinggi.
Penempatan juga dilakukan melalui sejumlah skema lain, yakni 166 orang melalui penempatan tenaga kerja luar negeri, 120 orang dari pelatihan dan sertifikasi, 160 orang melalui lowongan aktif ASSIK, serta 107 orang melalui job fair.
Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan rekrutmen perusahaan. Pembangunan yang menggunakan anggaran daerah juga diarahkan agar ikut membuka kesempatan kerja bagi warga lokal.
Salah satunya melalui proyek konstruksi yang dikerjakan Pemkot Surabaya.
Hingga Agustus 2026, tercatat 1.820 pekerjaan konstruksi telah berkontrak dari total 3.048 rencana pekerjaan konstruksi Pemkot Surabaya tahun ini.
Dari proyek yang sudah berjalan tersebut, sebanyak 884 tenaga kerja lokal ber-KTP Surabaya telah terserap. Jumlah itu masih akan bertambah karena pemerintah menargetkan penyerapan 936 tenaga kerja lokal hingga akhir 2026.
“Untuk jasa konstruksi yang dibiayai APBD, saat ini sudah tercatat 884 tenaga kerja warga Kota Surabaya yang terserap. Kami merencanakan ada tambahan 936 tenaga kerja lokal lagi hingga akhir tahun,” ujarnya.
Peluang kerja di Surabaya juga datang dari aktivitas investasi. Hebby menyebut terdapat 368 perusahaan yang melakukan investasi di Kota Surabaya dengan total tenaga kerja yang terserap mencapai 32.718 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya merupakan warga yang memiliki KTP Surabaya atau lebih dari 16 ribu pekerja.
Pemkot Surabaya ingin komposisi tenaga kerja lokal tersebut terus dijaga seiring bertambahnya investasi yang masuk.
“Ke depan, kami akan terus membuka kesempatan dan memperluas peluang kerja bagi warga Kota Surabaya dengan mendorong investasi yang masuk agar memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, minimal 50 persen,” katanya.
Namun, membuka lapangan pekerjaan saja dinilai belum cukup. Pemkot juga berupaya memastikan warga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Disperinaker Surabaya memperkuat program pelatihan dan sertifikasi agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri.
Salah satu fokusnya adalah sektor konstruksi. Hingga saat ini, sekitar 1.700 tenaga tukang telah mendapatkan sertifikasi kompetensi.
Sertifikasi tersebut diharapkan membuat tenaga kerja Surabaya lebih siap mengisi kebutuhan pembangunan infrastruktur maupun proyek investasi yang terus berkembang.
“Pelatihan tidak hanya kami arahkan untuk menjadi pekerja. Kami juga mendorong masyarakat yang memiliki potensi untuk berwirausaha. Setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan kami hubungkan dengan industri atau pelaku usaha yang sudah lebih mumpuni agar mendapatkan pembinaan dan pendampingan,” jelas Hebby.
Menurut dia, proses peningkatan keterampilan harus berujung pada peluang nyata. Karena itu, peserta pelatihan tidak hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga diarahkan agar dapat terhubung dengan industri maupun pelaku usaha.
“Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pekerjaan maupun kewirausahaan,” imbuhnya.
Surabaya Bidik Peluang Kerja ke Luar Negeri
Selain menggarap peluang kerja di dalam kota, Pemkot Surabaya mulai memperluas akses bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui program Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Berdasarkan informasi dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Jawa Timur memiliki target sekitar 26 ribu peluang kerja bagi PMI.
Pemkot Surabaya ingin peluang tersebut bisa dimanfaatkan warga. Namun, pemerintah menekankan pentingnya keberangkatan melalui prosedur resmi agar masyarakat terhindar dari risiko penempatan ilegal.
Sosialisasi mengenai prosedur PMI rencananya diperluas hingga tingkat kecamatan. Masyarakat akan diberikan informasi mengenai mekanisme penempatan, persyaratan, hingga jalur keberangkatan yang legal.
“Kami akan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan untuk menjelaskan bagaimana mengikuti program PMI secara legal. Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak salah memilih jalur penempatan,” katanya.
Disperinaker juga berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membuka akses pembiayaan bagi calon PMI. Skema yang disiapkan antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan lainnya.
“Target Jawa Timur sekitar 26 ribu peluang kerja bagi PMI ini harus ditangkap oleh Surabaya. Kami ingin warga Surabaya bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan tetap mendapatkan pendampingan dan melalui jalur yang legal,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
