SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Persoalan data desil kembali menjadi sorotan di Kota Surabaya. Perubahan peringkat kesejahteraan warga dalam data pemerintah tidak hanya membuat masyarakat bingung, tetapi juga berpotensi memengaruhi akses bantuan pendidikan, termasuk beasiswa bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Kepala BPS Kota Surabaya Arif Chandrasetiawan menjelaskan, data desil yang digunakan pemerintah bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menurut Arif, proses pendataan dilakukan bersama Pemerintah Kota Surabaya dan BPS dengan memanfaatkan data dari berbagai kementerian maupun lembaga, termasuk data BPJS dan BKKBN.
"Penentuan desil dilakukan oleh BPS Pusat sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Ada 39 variabel indikator yang dipakai, mulai dari aset, pendidikan, hingga kondisi rumah," kata Arif.
Arif memastikan perubahan desil tidak serta-merta menghentikan bantuan pendidikan bagi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang sudah terdaftar sebelumnya.
Penerima PIP lama tetap memiliki hak menerima bantuan hingga menyelesaikan pendidikan. Persoalan justru lebih berpotensi muncul pada warga yang baru mengajukan bantuan atau beasiswa.
Kondisi tersebut terjadi karena perubahan data desil masih ditemukan di lapangan.
Arif memberikan contoh seorang warga yang sebelumnya masuk Desil 2, kemudian berubah menjadi Desil 7 pada DTSEN versi kedua. Setelah dilakukan pengecekan pada versi ketiga, data warga tersebut kembali tercatat sebagai Desil 2.
Namun, persoalannya belum selesai karena perubahan tersebut belum langsung tersinkronisasi pada Unit Pelayanan Data.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
