SURABAYA, iNewsSurabaya.id – DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota membenahi penyediaan armada pengangkut sampah yang dinilai masih banyak dalam kondisi tidak layak.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2026. Dalam rancangan tersebut, total kekuatan fiskal Kota Surabaya mencapai Rp12,89 triliun.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, pembenahan armada pengangkutan sampah perlu dilakukan agar pelayanan kebersihan berjalan optimal sekaligus tidak mengganggu pengguna jalan.
Hal itu disampaikan Syaifuddin dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya atas hasil pembahasan RAPBD-P Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).
“Karena banyak yang tidak layak, yang seharusnya tidak mengganggu pengguna jalan, maka kita upayakan untuk terus ditingkatkan kaitan penyediaan mobil angkutan sampah,” kata Syaifuddin.
Dalam rapat tersebut, juru bicara Banggar DPRD Surabaya Johari Mustawan memaparkan perubahan proyeksi keuangan daerah dalam RAPBD-P 2026.
Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11.013.002.567.661. Angka tersebut meningkat Rp114.089.158.264 dibandingkan APBD 2026 sebelum perubahan.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8.199.756.962.297, pendapatan transfer Rp2.639.847.226.463, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp173.398.378.901.
Selain pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1.883.850.610.700.
Angka tersebut antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp516.826.485.745.
Johari mengatakan, SiLPA tersebut termasuk dana dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas. Dana tersebut akan digunakan kembali untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan pembiayaan alternatif sebesar Rp1.367.032.124.955 dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, total kekuatan fiskal atau penerimaan yang tersedia dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai Rp12.896.861.178.361 atau sekitar Rp12,89 triliun.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyoroti rendahnya penyerapan anggaran untuk program bagi generasi muda di 31 kecamatan. Ia meminta anggaran tersebut diarahkan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan dampak ekonomi, bukan sekadar kegiatan seremonial atau kepanitiaan.
“Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi orang yang tidak memiliki pekerjaan,” tegasnya.
Eri mencontohkan usaha laundry sebagai salah satu peluang yang dapat dikembangkan. Menurutnya, bantuan yang diberikan harus disertai metode dan rencana kerja yang jelas agar dapat berkembang menjadi usaha yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
Terkait RAPBD-P 2026, Eri menilai, perubahan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Salah satunya terlihat dari anggaran beasiswa yang sebelumnya disiapkan untuk sekitar 24 ribu penerima.
Namun, jumlah penerima yang terealisasi jauh lebih rendah. Karena itu, sebagian anggaran tersebut dialihkan untuk program pendidikan lainnya.
“Ketika beasiswa kita anggarkan 24 ribu, ternyata yang terakhir sekitar 3 ribu, maka anggaran yang lainnya kita lanjutkan kembali untuk pendidikan. Bidangnya tetap sama, tetapi tidak untuk beasiswa,” ujar Eri.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
