SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Jawa Timur (Jatim) masih dalam proses.
Dari total 35.344 unit rumah yang mendapat alokasi BSPS bersumber dari APBN, baru 12.371 unit yang memasuki tahap konstruksi. Artinya, masih ada 22.973 unit rumah yang belum masuk tahap konstruksi hingga 14 September 2026.
“Pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Selasa (15/9/2026).
Selain alokasi dari pemerintah pusat, kebutuhan BSPS yang diajukan pemerintah kabupaten/kota di Jatim juga lebih besar. Total usulan mencapai 37.853 unit, atau terdapat selisih 2.509 unit dibandingkan alokasi APBN sebanyak 35.344 unit.
Dari total usulan tersebut, sebanyak 15.425 unit telah selesai menjalani verifikasi dan 11.995 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Untuk mempercepat pelaksanaan BSPS, Pemprov Jatim menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya membentuk Desk khusus BSPS sebagai pusat koordinasi dan monitoring dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Desk tersebut nantinya akan ditempatkan di Bappeda atau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim. “Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” kata Khofifah.
Di luar BSPS yang bersumber dari APBN, penanganan rumah tidak layak huni di Jatim juga dilakukan melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota. Pada 2026, sebanyak 5.411 unit RTLH telah tertangani dari target 9.725 unit. Adapun pemerintah kabupaten/kota melalui APBD masing-masing telah menangani 3.711 unit dari target 7.801 unit.
Program BSPS ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah. “Penanganan RTLH membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” terang Khofifah.
Menurut dia, perbaikan rumah bukan hanya menyangkut kondisi bangunan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat.
“Kami berharap percepatan pelaksanaan BSPS dapat memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh rumah yang layak, aman, dan sehat,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
