Menurut dia, ketidaksinkronan kebijakan menjadi salah satu persoalan yang perlu dikaji agar pembiayaan pembangunan green building dapat lebih berkembang.
“Ketidaksinkronan inilah yang menyebabkan pembangunan green building di Indonesia masih berjalan lambat karena terkendala pembiayaan,” katanya.
Dwi Elok menuturkan penelitian UWP tidak berhenti pada kajian teoritis. Tim peneliti juga berupaya menyusun model yang dapat diterapkan dalam praktik.
“Melalui penelitian ini, kami ingin merumuskan model sinkronisasi yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi dapat diimplementasikan secara praktis,” ujarnya.
Ia menilai green bond dapat menjadi instrumen yang menghubungkan kebutuhan pendanaan proyek green building dengan agenda transisi menuju ekonomi hijau.
“Green bond harus menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan pembangunan green building dengan target transisi green economy nasional. Ini adalah momen yang tepat, karena isu ini sejalan dengan prioritas RPJMN 2025-2029,” lanjut Dwi Elok.
Pada tahun pertama penelitian, tim UWP memusatkan kajian pada tiga agenda. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan penerbitan green bond bagi pengembang green building.
Kedua, menyusun kerangka model sinkronisasi kebijakan green bond sebagai instrumen pembiayaan green building untuk mendukung transisi green economy. Ketiga, menyiapkan artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
Dari penelitian tersebut, tim telah menghasilkan kerangka model sinkronisasi kebijakan green bond sebagai instrumen pembiayaan green building.
Hasil penelitian juga telah diterima untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus Q3, Veredas do Direito. Selain itu, tim peneliti tengah mengurus pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk model yang dikembangkan.
Artikel ilmiah lain dari penelitian tersebut juga telah disubmit ke Jurnal Cendekia Hukum, jurnal nasional yang terindeks Sinta 3.
Melalui FGD tersebut, UWP mendorong agar kajian mengenai pembiayaan hijau tidak hanya berhenti pada lingkungan akademik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pembiayaan hijau yang lebih terintegrasi.
Fokusnya terutama pada bagaimana instrumen pembiayaan dapat mendukung pembangunan sektor bangunan yang lebih ramah lingkungan sekaligus memperkuat agenda transisi green economy di Indonesia.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
