SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Capaian sertifikasi halal Jawa Timur (Jatim) masih berada di bawah Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng).
Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 22 September 2026 mencatat Jatim memiliki sekitar 690 ribu sertifikat halal.
Jumlah tersebut menempatkan Jatim di posisi ketiga di Pulau Jawa. Jabar menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, yakni sekitar 1,1 juta sertifikat. Disusul Jateng sekitar 806 ribu sertifikat.
Secara nasional, BPJPH mencatat 4.300.719 sertifikat halal yang mencakup 14.328.755 produk di 38 provinsi. Data tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan capaian sertifikasi antarprovinsi.
Gubernur Jatim Khofifah indar parawansa menjelaskan, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek keagamaan. Di dalamnya juga terdapat jaminan mengenai kualitas, kebersihan, keamanan, ketertelusuran, dan konsistensi proses produksi.
Maka dari itu, sertifikasi halal harus ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk Jatim.
“Halal harus menjadi bagian dari budaya mutu. Produk tidak hanya dipastikan halal, tetapi juga harus berkualitas, inovatif, aman, produktif, serta memiliki kemasan dan pemasaran yang mampu menjawab kebutuhan konsumen,” jelasnya.
Penguatan ekosistem halal Jatim juga ditopang keberadaan 92 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan 14 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Selain itu, terdapat 660 rumah potong hewan yang telah bersertifikat halal serta tiga lembaga pelatihan sumber daya manusia halal, yakni Techno Sains Academy, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Universitas Trunojoyo Madura.
“Keberadaan lembaga pendamping, pemeriksa halal, rumah potong hewan bersertifikat halal, serta lembaga pelatihan SDM menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang utuh dari hulu hingga hilir,” tutur Khofifah.
Pemprov Jatim juga terus menjalankan berbagai program strategis, mulai dari fasilitasi sertifikasi halal, pelatihan penyelia halal, pendampingan peningkatan mutu dan standardisasi produk, hingga promosi produk unggulan Jatim.
Salah satu upaya mempertemukan berbagai pemangku kepentingan diwujudkan melalui penyelenggaraan East Java Halal Industry Festival. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendamping, komunitas, dan pelaku industri halal.
“Kolaborasi menjadi kata kunci. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Seluruh unsur harus bergerak bersama, mulai proses pendampingan, sertifikasi, penguatan kapasitas produksi, inovasi, pembiayaan, hingga perluasan akses pasar,” katanya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
