NGAWI, iNewsSurabaya.id – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur (Jatim) semakin meluas. Hingga pertengahan Oktober 2026, sebanyak 25 kabupaten/kota di Jatim membutuhkan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak krisis air.
Berdasarkan data hingga 15 Oktober 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Sementara itu, distribusi air bersih telah dilakukan di seluruh 25 kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan.
Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kabupaten Ngawi. Kekeringan di daerah tersebut telah memengaruhi 1.624 kepala keluarga (KK) atau 4.723 jiwa yang tersebar di 22 desa pada tujuh kecamatan, yakni Bringin, Karanganyar, Karangjati, Kasreman, Kedunggalar, Ngawi, dan Pitu.
Dampak kekeringan juga dirasakan warga Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin. Di wilayah ini, sebanyak 196 KK atau sekitar 350 jiwa terdampak karena sumur-sumur warga mengering sejak Juni 2026.
Kondisi tersebut membuat warga bergantung pada pasokan air bersih yang didistribusikan secara berkala. Bantuan air menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat selama sumber air di lingkungan mereka belum kembali tersedia.
“Sumur-sumur sudah kering semua,” kata Purwati, salah seorang warga Dusun Gagan, saat menceritakan kondisi yang dialami masyarakat setempat. Ia menyebut bantuan air bersih biasanya datang setiap satu hingga dua hari sekali.
Untuk membantu warga terdampak, Pemerintah Provinsi Jatim menyalurkan dukungan penanganan kekeringan ke Kabupaten Ngawi senilai Rp307.115.065. Bantuan tersebut meliputi dukungan distribusi air bersih, 25 tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter, 420 jeriken berkapasitas 15 liter, serta 200 terpal.
Khusus untuk warga Dusun Gagan, bantuan yang disalurkan berupa dua unit mobil tangki air berkapasitas masing-masing 5.000 liter, dua tandon air, dua tandon lipat, dan 100 jeriken.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung kondisi warga terdampak di Dusun Gagan pada Rabu (21/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia meminta perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, mengkaji kemungkinan sumber air alternatif yang disebut berjarak sekitar dua kilometer dari kawasan terdampak.
“Jika memungkinkan, sumber tersebut berpotensi menjadi bagian dari upaya penanganan kekeringan, sehingga warga tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih,” katanya, Rabu (22/10/2026).
Khofifah menyampaikan bahwa berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peningkatan curah hujan diperkirakan terjadi pada periode Desember 2026 hingga Februari 2027.
“Pemerintah Provinsi Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang mendukung,” ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
