SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Polda Jawa Timur (Jatim) bersama Polres jajaran mengungkap 45 perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2026.
Kasus yang ditangani mencakup pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, hingga eksploitasi anak.
Dari puluhan perkara tersebut, salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan eksploitasi 19 pekerja di sebuah restoran di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Seorang warga negara Suriah berinisial FD (57) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Pengungkapan kasus TPPO itu disampaikan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jatim dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengatakan, dari 45 perkara TPPO yang diungkap selama periode 12 Januari hingga 10 November 2026, sebanyak 30 perkara ditangani langsung oleh Polda Jatim dengan 21 tersangka.
Dari 30 perkara tersebut, 11 kasus telah dinyatakan lengkap atau P21, sedangkan 10 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Sisanya masih berada dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan.
“Sebanyak 30 perkara ditangani langsung Polda Jatim dengan 21 tersangka. Dari jumlah tersebut, 11 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, sedangkan 10 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Sisanya masih dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan,” tegas Ganis.
Khusus periode Oktober hingga November 2026, polisi berhasil membongkar 16 perkara TPPO. Rinciannya, sembilan perkara ditangani Polda Jatim dan tujuh perkara diungkap Polres jajaran.
Salah satu kasus yang diungkap Polda Jatim adalah dugaan perdagangan orang dengan modus eksploitasi tenaga kerja di sebuah restoran di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
FD, warga negara Suriah berusia 57 tahun, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengeksploitasi 19 pekerja selama Mei hingga Oktober 2026. Satu di antara pekerja tersebut diketahui masih berusia di bawah umur.
Para pekerja diduga menerima upah hanya berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Mereka juga disebut tidak leluasa mengundurkan diri karena terancam dikenai penalti Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila berhenti bekerja dalam tiga bulan pertama.
Menurut Ganis, tersangka diduga merekrut pekerja melalui media sosial dan meminta mereka menandatangani perjanjian kerja yang kemudian digunakan untuk membatasi kebebasan karyawan.
“Kasus ini berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Selama enam bulan, para pekerja diduga dipekerjakan dengan upah jauh di bawah ketentuan upah minimum. Mereka juga tidak leluasa mengundurkan diri karena terancam denda hingga belasan juta rupiah,” kata Ganis.
Selain dugaan eksploitasi ekonomi, penyidik juga mendalami dugaan eksploitasi seksual terhadap dua karyawan laki-laki berinisial MIP dan MFP.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
