SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim. Besarnya defisit anggaran yang mencapai Rp1,091 triliun dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah provinsi, terlebih pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya tercatat 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan Pemprov Jatim dalam menjaga kemandirian fiskal. Sebab, dengan rencana belanja daerah mencapai Rp27,637 triliun, pemerintah membutuhkan strategi lebih kuat untuk meningkatkan pendapatan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Miseri Efendy, menilai pertumbuhan PAD yang sangat tipis harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pola pengelolaan pendapatan yang selama ini berjalan.
"Kondisi pertumbuhan PAD yang hanya 0,2 persen ini menunjukkan perlunya langkah lebih serius. Jangan sampai potensi pendapatan menguap begitu saja," katanya, Kamis (12/11/2026).
Politisi asal Ponorogo tersebut mendorong Pemprov Jatim lebih agresif menggali berbagai sumber pendapatan daerah. Sejumlah sektor yang dinilai masih memiliki peluang untuk dioptimalkan antara lain penerimaan pajak daerah, peningkatan dividen badan usaha milik daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset pemerintah yang selama ini belum produktif.
Menurut Miseri, optimalisasi aset daerah tidak boleh berhenti sebatas pencatatan administrasi. Aset yang memiliki nilai ekonomi harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dia juga mengingatkan bahwa kemandirian fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan kemampuan pendapatan yang lebih kuat, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai program prioritas tanpa terlalu bergantung pada sumber pendanaan lainnya.
Selain menyoroti persoalan pendapatan, Fraksi Demokrat DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim memastikan belanja APBD 2027 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Miseri menilai sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi produktif harus mendapatkan perhatian memadai. Belanja pemerintah diharapkan tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi mampu mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dia menegaskan, besarnya anggaran daerah harus sejalan dengan hasil pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Karena itu, setiap program perlu disusun dengan indikator capaian yang jelas, terukur, dan memiliki dampak nyata.
Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar pelaksanaan APBD tidak terjebak pada kegiatan rutin birokrasi. Pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian Jawa Timur.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Demokrat tetap menyetujui Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Persetujuan tersebut disertai harapan agar seluruh program dan alokasi anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Implementasi APBD harus mampu memperkuat ekonomi daerah," tutur Miseri.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
