JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Buku akademisi dan peneliti Australia, Marcus Mietzner, mengungkap kesaksian seorang mantan menteri senior Partai Golkar mengenai dugaan permintaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mempersempit keunggulan elektoral PDI Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2019.
Kesaksian tersebut tertuang dalam buku berjudul Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition yang diterbitkan pada April 2026. Isinya menjadi sorotan setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membahas buku tersebut dalam podcast Akbar Faisal Uncensored yang tayang pada 12 November 2026.
Hasto mengaku terkejut membaca uraian Mietzner mengenai komunikasi Jokowi dengan seorang menteri senior dari Partai Golkar menjelang Pemilu 2019. Menurut Hasto, cerita itu memperlihatkan dugaan adanya strategi politik untuk mengurangi kekuatan elektoral PDIP, meskipun partai tersebut merupakan kendaraan politik yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
“Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara yang licik, tidak kesatria, yakni menusuk dari belakang dengan cara memberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 yang lalu. Ini tertulis dalam buku Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition karya Marcus Mietzner, terbit April 2026,” ujar Hasto, Minggu (15/11/2026).
Hasto menilai isi buku tersebut menjadi gambaran mengenai dugaan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik. Ia juga menghubungkan cerita mengenai Golkar dengan berbagai persoalan lain yang menurutnya terjadi selama pemerintahan Jokowi.
“Apa yang ditulis oleh Marcus Mietzner tersebut menjadi bukti bahwa yang dipikirkan Jokowi hanya kekuasaan. Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan. Praktik menggunakan Golkar untuk menurunkan perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 adalah cara-cara kotor penggunaan kekuasaan,” kata Hasto.
Bagian yang menjadi perhatian Hasto terdapat pada Bab 2 halaman 28–29 buku Mietzner. Penulis mengisahkan bahwa beberapa waktu sebelum Pemilu 2019, Jokowi pernah memanggil seorang menteri senior ke ruangannya untuk berbincang.
Menteri tersebut berasal dari Partai Golkar. Dalam uraian Mietzner, Golkar merupakan partai yang pernah menjadi mesin politik pemerintahan Soeharto dan berhasil beradaptasi dengan sistem demokrasi setelah reformasi.
Golkar juga tercatat menjadi bagian dari pemerintahan setelah 1999, termasuk pemerintahan Jokowi sejak 2016. Pada Pemilu 2014, Golkar berada di posisi kedua setelah PDIP. Namun, menjelang Pemilu 2019, elektabilitas partai tersebut disebut sedang kurang baik berdasarkan hasil survei.
Dalam buku itu, Mietzner mengutip pengakuan sang menteri yang mengaku terkejut dengan pernyataan Jokowi dalam pertemuan tersebut.
“I was surprised,” the minister recalled, “when the president said to me that he wanted Golkar to do well in the 2019 elections, and that he would like the electoral gap between PDI-P and Golkar to shrink.”
Artinya, menteri tersebut mengaku terkejut ketika Jokowi menyampaikan keinginan agar Golkar memperoleh hasil baik dalam Pemilu 2019 dan memperkecil selisih perolehan suara dengan PDIP.
Mietzner kemudian memberikan penafsirannya terhadap kesaksian tersebut. Ia menulis bahwa pada intinya Jokowi meminta kekuatan elektoral partainya sendiri berkurang demi keuntungan pesaing utamanya.
“In effect, Jokowi told the minister that he wished to see the electoral power of his own party reduced to the advantage of its main competitor.”
Menteri tersebut juga mengungkapkan bahwa Jokowi meminta dirinya memanfaatkan kementerian yang dipimpinnya untuk membantu Golkar. “He asked me to use my ministry to help Golkar in this regard.”
Kesaksian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam uraian Mietzner mengenai hubungan Jokowi dengan PDIP menjelang Pemilu 2019. Namun, identitas menteri yang dimaksud tidak diungkapkan. Dalam catatan akhir Bab 2, sumber informasi tersebut hanya disebut sebagai wawancara rahasia.
Mietzner juga tidak menyebutkan tanggal pasti pertemuan Jokowi dengan menteri tersebut. Penulis hanya menjelaskan bahwa komunikasi itu berlangsung beberapa waktu sebelum Pemilu 2019.
Mietzner tidak hanya menguraikan kesaksian mengenai pertemuan Jokowi dengan menteri Golkar. Ia juga menempatkan cerita tersebut dalam konteks perubahan hubungan politik Jokowi dengan PDIP.
Dalam analisisnya, Mietzner menggambarkan Jokowi mulai membebaskan diri dari pengaruh PDIP, memperluas jumlah partai dalam koalisi, serta memainkan aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan berbeda.
Salah satu momen yang disorot adalah Kongres PDIP 2019. Menurut Mietzner, kehadiran Jokowi dalam kongres tersebut memperlihatkan perubahan posisi politiknya. Jokowi tidak lagi hadir semata-mata sebagai kader yang diusung partai, tetapi sebagai presiden yang memiliki posisi lebih tinggi daripada partai yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan.
Mietzner menggambarkan sambutan terhadap Jokowi dalam kongres tersebut bukan lagi sebagai penghormatan biasa. Ia menggunakan istilah reluctant homage, yang dapat dimaknai sebagai penghormatan yang diberikan dengan berat hati.
Dalam buku tersebut, Mietzner menilai pelemahan PDIP dan pemimpinnya dapat sesuai dengan kepentingan politik Jokowi. Ia juga mengaitkannya dengan strategi divide-and-rule atau memecah belah dan mengendalikan pihak-pihak yang berada dalam koalisi.
“Melemahkan partai itu dan pemimpinnya karena itu sesuai dengan kepentingannya, dan mendorong para pesaingnya menjanjikan lebih banyak peluang baginya untuk menerapkan teknik divide-and-rule terhadap koalisinya,” tulis Mietzner di halaman 29.
Analisis tersebut menjadi dasar bagi Hasto untuk menghubungkan dugaan permintaan kepada Golkar dengan dinamika politik internal PDIP. Hasto menilai ada kemungkinan strategi politik tersebut tidak hanya bertujuan mengubah peta persaingan suara, tetapi juga berkaitan dengan posisi kepemimpinan di dalam partai.
Dalam podcast Akbar Faisal Uncensored, Hasto menyampaikan interpretasi lebih jauh mengenai kemungkinan tujuan di balik dugaan strategi tersebut.
Ia berpendapat, jika PDIP mengalami kekalahan dalam Pemilu 2019, situasi itu berpotensi dijadikan alasan untuk mengambil alih kepemimpinan partai dari Megawati Soekarnoputri.
“Skenario itulah yang dibangun. Sekiranya PDIP bisa diambil alih, maka akan memuluskan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi saat itu,” kata Hasto.
Hasto kemudian mengaitkan pandangannya dengan pernyataan Jokowi pada 16 September 2023 mengenai penguasaan informasi intelijen. Menurut Hasto, pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang membuatnya mempertanyakan penggunaan informasi intelijen dalam dinamika politik.
“Mengapa Jokowi begitu percaya diri saat itu? Sebab Presiden Jokowi menguasai informasi intelijen, termasuk di dalamnya partai dan arah yang dituju partai (pernyataan Jokowi, 16 September 2023). Pengakuan Jokowi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Usman Hamid mendesak agar Jokowi diperiksa terkait dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang melibatkan Listyo Sigit,” ujar Hasto.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
