Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan pengaitan politik yang disampaikan Hasto. Sementara itu, bagian buku Mietzner yang dikutip secara langsung membahas kesaksian seorang menteri Golkar mengenai dugaan permintaan Jokowi agar selisih suara Golkar dan PDIP menyusut.
Hasto juga mengingat kembali pengalamannya pada 2019 ketika menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Jokowi. Ia mengaku ikut berjuang memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019, termasuk melalui sejumlah kegiatan safari politik.
Menurut Hasto, dirinya telah melakukan safari politik sebanyak 11 kali. Ia bahkan menyebut salah satu kegiatan terakhir berakhir dengan kecelakaan yang diduga akibat sabotase.
“Bayangkan tahun 2019 itu saya menjadi Sekretaris Tim Kampanye Jokowi, berjuang bagi kemenangan Jokowi, sampai melakukan Safari Politik sebanyak 11 kali. Safari politik yang terakhir bahkan terjadi kecelakaan akibat dugaan sabotase,” urai Hasto.
Ia kemudian membandingkan kondisi elektoral PDIP pada Pemilu 2019 dengan peningkatan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Menurut Hasto, perolehan suara PDIP pada 2019 hanya mengalami kenaikan sekitar 1,2 persen.
“Lalu dengan hati yang dingin, Jokowi menggembosi PDI Perjuangan dengan cara-cara seperti itu. Bandingkan dengan Demokrat ketika berkuasa, bisa naik 300 persen di tahun 2009 dan PDI Perjuangan praktis hanya naik sekitar 1,2 persen di tahun 2019,” lanjutnya.
Hasto menilai apabila PDIP berhasil dikalahkan pada Pemilu 2019, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengubah kepemimpinan partai. Ia kembali mengaitkannya dengan dugaan agenda memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Seandainya PDI Perjuangan berhasil dikalahkan, pasti kepemimpinannya diambil alih Jokowi sebagai bagian dari agendanya memperpanjang masa jabatan tiga periode,” tegas Hasto.
Dalam pembicaraan yang sama, Hasto turut merujuk tulisan Mietzner mengenai penggunaan anggaran negara pada Pemilu 2009. Ia menyebut adanya klaim bahwa sekitar 2 miliar dolar AS dari APBN digunakan dalam kurun enam bulan melalui proyek beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk kepentingan elektoral.
Hasto menggunakan bagian tersebut untuk menekankan pandangannya mengenai hubungan antara kekuasaan, penggunaan sumber daya negara, dan kepentingan politik dalam kontestasi pemilu.
Namun, uraian mengenai penggunaan APBN pada 2009 tersebut merupakan pembahasan berbeda dari kesaksian menteri Golkar menjelang Pemilu 2019. Keduanya perlu dibaca sebagai bagian terpisah dari pembahasan dalam buku Mietzner.
Buku Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition diterbitkan oleh University of Michigan Press. Karya tersebut membahas kepemimpinan Jokowi dalam konteks demokrasi Indonesia, dinamika kekuasaan, serta persaingan geopolitik global.
Kesaksian mengenai pertemuan Jokowi dengan menteri senior Golkar menjadi salah satu bagian yang kembali memunculkan pertanyaan tentang hubungan Jokowi dengan PDIP menjelang Pemilu 2019.
Dalam bagian yang dikutip Hasto, Mietzner memuat pengakuan narasumber anonim mengenai keinginan Jokowi agar Golkar memperoleh hasil lebih baik dan memperkecil selisih suara dengan PDIP. Penulis kemudian menafsirkan permintaan tersebut sebagai keinginan untuk mengurangi kekuatan elektoral partai Jokowi sendiri demi keuntungan pesaingnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
