Biasanya, lajut Sufyanto, kepala daerah akan berusaha memberi dukungan kepada parpol pengusung utama. Meski mereka tetap menjalin komunikasi dengan parpol pendukung lainnya.
"Menurut saya ini bukan persoalan catut mencatut nama. Tapi bisa jadi para kepala daerah itu masuk keanggotaan partai politik saat menjadi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi partai disaat mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada sebelumnya," terangnya.
Hanya saja, kata dia, semua kepala daerah yang maju Pilkada melalui jalur partai politik, tentu akan berusaha memberi dukungan kepada partai utama yang mengusung sembari tetap akrab dengan partai-partai lain.
"Saya melihat kepemimpinan Partai Demokrat di bawah nahkoda Ketum AHY dan Ketua DPD Jatim Emil Dardak, tentu tidak akan sembarangan di dalam menyusun kepengurusan, karena mereka pemimpin yang memiliki reputasi yang luar biasa,” imbuh Dosen Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu.
Disisi lain, Partai Demokrat adalah Partai yang telah memiliki sejarah panjang dalam percaturan politik nasional, maupun keikutsertaannya dalam mengisi pembangunan di Indonesia yang tentu saja tidak bisa dianggap sebelah mata.
“Tentu sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam menyongsong perhelatan Pemilu dan Pilpres, dilanjutkan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang,” pungkasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
