Dengan tersedianya bank syariah yang memfokuskan diri pada pembiayaan perumahan, diharapkan hal itu semakin mempercepat pemenuhan kekurangan perumahan rakyat. “Hadirnya bank syariah yang fokus di perumahan akan memberi pilihan masyarakat muslim untuk membiayai KPR (kredit kepemilikan rumah), apartemen dan produk properti lainnya secara syariah,” ujarnya.
Dikatakan Wildan, pemerintah telah membangun ekosistem ekonomi syariah dengan berbagai terobosan. Selama tahun 2021 misalnya, pemerintah telah menggabungkan tiga bank syariah menjadi satu bank yaitu Bank Syariah Indonesia dengan modal aset sebesar Rp214,6 triliun dan modal inti Rp20,4 triliun. Pemerintah juga memperbanyak pendirian Bank Wakaf Mikro, Baitul Mal Wa Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Koperasi Syariah.
Dengan berbagai kebijakan dan terobosan tersebut, saat ini, rangking Indonesia naik ke peringkat 4 dari sebelumnya peringkat 5 untuk pengembangan keuangan syariah. Posisi pertama masih diduduki Malaysia dan berikutnya Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Aset keuangan syariah Indonesia menempati posisi 7 dengan total aset USD 99 miliar.
Menurut Wildan, ASANU juga fokus memperjuangkan dan melayani hak perumahan warga nahdliyin. Namun, konsep pembangunan perumahan dilakukan dengan merajut benang kebangsaan. “Saat ini kami sedang menginisiasi Proyek Perumahan Kebangsaan di Jawa Tengah. Kami membutuhkan dukungan perbankan pemerintah yang juga fokus membiayai perumahan seperti BTN. Dengan divisi syariahnya untuk KPR, kami berharap BTN bisa menjadi bapak asuh bagi setiap proyek perumahan yang dibangun anggota ASANU,” tegas Wildan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
