Thomas Power Ungkap Faktor Mundurkannya Demokrasi di Indonesia

SURABAYA, iNews.id -  Thomas Power, Akademisi Universitas Flinders, Australia mengungkap beberapa faktor mundurnya demokrasi di Indonesia.

Lewat bukunya berjudul 'Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnansi ke Regresi', Thomas mencacat secara gamblang tentang kenyataan bahwa demokrasi di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

Bahkan mengakibatkan banyaknya kekerasan, penyalahgunaan populisme dan terjadinya polarisasi politik diantara kelompok masyarakat. Hal itu menjadi persoalan serius yang berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia.

Menjawab pertanyaan apakah demokrasi di Indonesia mengalami krisis? Thomas Power secara tegas Thomas menjawab iya.

Menurutnya ada beberapa faktor yang mendorong regresi demokrasi di Indonesia.

Yakni kelemahan structural dalam proses konsolidasi demokrasi yang meliputi 3 hal, diantaranya ketimpangan ekonomi yang ekstrem/ oligarki, maraknya KKN korupsi terlembaga dan kendali politik atas lembaga hukum dan keamanan.

"Polarisasi dan politik identitas, penyebaran berita bohong, dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi juga menjadi faktor pendorong lain yang membuat regresi demokrasi di Indonesia," ungkapnya saat bedah buku “Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi” yang ditulisnya di UM Surabaya, Jumat (26/8/22).

Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership dan Bivitri Susanti, Laode M.Syarif, menuturkan bahwa kualitas partai politik sangat rentan akibat kekuatan ekonomi yang berkonsentrasi pada kelompok elit-elit tertentu yang menguasai ekonomi dan partai politik.

"Berdasarkan data Corruption Persepsion Index (CPI) tahun 2019, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan di angka 38 karena kualitas penegakan hukum dan korupsi di sektor partai politik," kata Akademisi Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta ini.

Sementara itu Ketua Pusat Studi Anti-Korupsi & Demokrasi (PUSAD) di UM Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, menegaskan bahwa membaca dan membedah buku dari stagnasi ke regresi ini menjadi satu hal penting yang harus dilakukan oleh akademisi menjelang pelaksanaan Anti Coruuption Summit (ACS) ke-5.

Dimana ACS ke-5 tersebut akan banyak membahas isu-isu korupsi di sektor politik yang merupakan akar persoalan kemunduran demokrasi di Indonesia.

“RUU KUHP, revisi Undang-undang KPK, dan berbagai macam praktik ugal-ugalan demokrasi kita semakin menandakan bahwa  penting adanya refleksi dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil,” tutur Satria.

Ia berharap kedepan pembahasan demokrasi di Indonesia akan terus digalakkan, mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan dalam beberapa waktu kedepan akan ada kontestasi partai politik maupun aktor politik.

Acara yang digelar di Gedung G-Inspire UM Surabaya tersebut juga dihadiri langsung oleh seluruh Dekan Universitas di Surabaya dan juga kelompok masyarakat sipil.

Road to Anti-Corruption Summit-5 (ACS-5) merupakan kegiatan kolaboratif antara UM Surabaya yang bekerjasama dengan KEMITRAAN melalui program USAID INTEGRITAS, yang harapannya mampu membangkitkan kesadaran terkait demokrasi dan tantangannya.

Bedah buku ini juga satu diantara berbagai agenda Road to ACS-5, kolaborasi UM Surabaya dan KPK-RI dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan antisipasi korupsi di sektor politik.

Selain bedah buku yang dilakukan, Road to ACS juga akan melakukan podcast, webinar diskusi publik yang meyemarakkan agenda Anti Corruption Summit yang puncaknya akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang

Editor : Ali Masduki