Pakar Ekonomi Sebut Penyesuaian Harga BBM Jadi Momentum Perbaikan Struktur Pemberian Subsidi

SURABAYA, iNews.id – Penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah tidak ubahnya seperti sekali dayung dua tiga pulau terlampaui.

Tidak hanya menyelamatkan APBN yang sudah berdarah-darah akibat subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.

Baca Juga

Pakar Ekonomi Soroti Harga Beras yang Melonjak

Pakar ekonomi Universitas Airlangga Wisnu Wibowo mengatakan, keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM saat ini sudah sangat tepat.

Seperti diketahui, sejak awal tahun harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Bahkan pada Bulan Maret sempat tembus lebih dari USD 100 per barel.

”Sekarang memang ada penurunan yaitu sekitar USD 85 per barel, tapi jangan lupa asumsi APBN kita untuk BBM hanya USD 63 per barel. Ini yang membuat sistem fiskal kita jebol. Jadi penyesuaian harga ini adalah alternatif yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN kita,” ujar Wisnu, Senin (05/9/2022).

Baca Juga

Indonesia Terancam Resesi, Pakar Ekonomi Unair Sarankan Dua Hal

Dikatakan Wisnu, sejak Maret pemerintah sebenarnya sudah hendak menaikkan harga BBM karena besarnya disparitas antara asumsi harga BBM di APBN dengan harga minyak dunia.

Namun saat itu pemerintah menilai waktunya belum tepat karena mendekati puasa dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga dikhawatirkan akan semakin menambah beban masyarakat.

Sementara saat ini dirasa tepat karena imbas inflasi dari puasa dan Lebaran sudah terkendali juga masih ada waktu dari momen hari besar lainnya yaitu Natal dan tahun baru.

Baca Juga

Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Ini Rekomendasi Pakar Ekonomi Unair

Penyesuaian harga yang dilakukan sekarang ini menurutnya juga sebagai momen memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.

Selama ini, masih banyak masyarakat di luar kelompok tersasar yang ikut menikmati subsidi BBM.

Ia mencontohkan banyak kendaraan di atas 2000 CC yang mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite sehingga kuota jebol karena konsumsinya berlebihan.

Selain itu dengan berkurangnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax diharapkan bisa membuat kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk beralih menggunakan BBM yang tidak bersubsidi namun lebih ramah lingkungan.

Lebih lanjut ia memaparkan, dengan dimulainya uji coba pendaftaran kendaraan melalui website Pertamina dikatakan Wisnu merupakan peluang bagi pemerintah membangun data base terkait siapa yang layak menerima subsidi.

”Kita kan sudah terbiasa menggunakan pedulilindungi. Nah ini nanti kurang lebih sama. Ketika database siapa yang layak menerima subsidi sudah terbangun dengan pendekatan digitalisasi data, maka pemerintah akan semakin berani memberikan subsidi karena potensi kebocoran lebih bisa dikendalikan,” tuturnya.

Editor : Ali Masduki