Gubernur Khofifah Terima Penghargaan dari Bapennas, Ini Prestasinya

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menerima penghargaan terbaik tingkat nasional. Kali ini, penghargaan diterima dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) RI Suharso Monoarfa. 

Prestasi yang berhasil diraih adalah sebagai provinsi terbaik kedua nasional Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2022 untuk kategori Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Baca Juga

Pembenahan Pipa Air Bersih di Gunung Bromo Selesai, Masyarakat Tak Perlu Khawatir Lagi

Trophy dan piagam penghargaan diterima Gubernur Khofifah di Kantor Kementerian PPN / Bappenas Jl. Untung Suropati No. 2 Menteng Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022) pagi. 

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa  penghargaan yang diterima merupakan buah dari kerja keras, kerja sama, sinergitas, kolaborasi dan harmonisasi yang baik mulai tingkat provinsi, kabupaten/ kota hingga level pemerintahan paling bawah.

"Alhamdulillaah, penghargaan ini tak lepas dari sinergitas dan harmonisasi dari Bupati/Wali kota se-Jatim dalam peningkatan inovasi pembangunan daerah masing-masing yang berdampak bagi kemajuan pembangunan Jatim," Kata Gubernur Khofifah usai menerima piala penghargaan PPD Tahun 2022.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Bertemu Dubes UEA untuk Indonesia dan ASEAN, Tiga Hal Ini Dibahas Serius

Sebagai informasi penghargaan ini telah disampaikan secara virtual dalam rangkaian Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2022 yang dibuka resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2022) lalu. 

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa wujud dari komitmen terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dilakukan melalui upaya semua daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan agenda pembangunan nasional.

"Ada sinkronisasi dan harmonisasi yang dibangun dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini penting dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat,"jelasnya.

Baca Juga

Persiapan Tabligh Akbar di MAS, Pimpinan iNews Bertemu Gubernur Khofifah

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan nasional harus dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Ia menambahkan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun juga seyogyanya disesuaikan dengan kearifan lokal setiap daerah.

"Prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,"jelasnya.

Mantan Menteri Sosial RI mengungkapkan bahwa Program Jatim Puspa,  Pemberdayaan perempuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat yang berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi program yang diusung Pemprov Jatim pada penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2022.

Baca Juga

KPU Jatim Gelar Coklit di Kediaman Gubernur Khofifah, Ada Apa?

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah mengatakan inovasi terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang didukung oleh Program Double Track SMA, Kesehatan dan Pendidikan Gratis Berkualitas juga menjadi program yang diusung pada penilaian PPD tahun ini.

“Serta perencanaan pembangunan yang memiliki koherensi dan konsistensi yang baik dari berbagai aspek dan memuat kebijakan pemulihan ekonomi akibat Covid- 19,” tandasnya. 

Gubernur Khofifah berharap penghargaan PPD yang diterima Pemprov Jatim tahun ini mampu menjadi motivasi baru untuk mendorong pembangunan di Jawa Timur yang lebih terukur, akuntabel, inovatif, serta berkelanjutan. 

Baca Juga

Peringatan 1 Abad NU, Pemprov Jatim Berlakukan WFH untuk Sekolah dan BUMN serta BUMD

"Saya rasa kami akan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi baru  untuk lebih memahami perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian serta inovasi untuk penyelesaian masalah di Jawa Timur," harapnya.

Sementara itu tahapan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terdiri tiga tahap berikut. Pertama, penilaian Data Pencapaian Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD) dan Inovasi. 

Kedua, penilaian komprehensif dan adaptif terkait perencanaan dan capaian pemerintah daerah, melalui Presentasi dan Wawancara Intensif video conference. Dan Ketiga, Verifikasi Lapangan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan PPD rutin diberikan dengan esensi untuk mendorong bagaimana pemerintah daerah bisa melahirkan inovasi-inovasi dalam perencanaan pembangunan. Lalu, lanjutnya, bagaimana perencanaan pembangunan itu dicapai. 

"Jadi sesungguhnya kita ingin mendapatkan satu masukan yang baik berdasarkan policy yang dilakukan oleh para Gubernur gubernur bupati dan walikota dan saya lihat luar biasa yang dilakukan oleh para gubernur bupati dan walikota termasuk dalam situasi yang sulit, dan itu menggembirakan" Kata Menteri PPN Suharso Monoarfa dalam sambutannya.

Kemudian, menurut Suharso Monoarfa pencapaian-pencapaian tersebut bisa dijadikan pedoman bagi yang lain. Dan kemudian inovasi yang dihasilkan dapat menjadi sebuah policy atau kebijakan yang dapat diimplementasikan secara umum.

"Saya kira satu hal yang juga perlu kita catat bahwa kedepan yang kita juga inginkan, kita harapkan adalah sinkronisasi dari seluruh perencanaan pembangunan itu dengan rencana pembangunan nasional," imbuhnya.

Editor : Arif Ardliyanto