Pakar Kebijakan Publik Unair Angkat Bicara Soal Kebijakan BPJS Orang Kaya

Di samping itu, pemerintah juga perlu mendesain kebijakan yang proper dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan yang inovatif-solutif berbasis data (evidence based public policy). 

“Nilai gotong-royong dan keadilan harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah. Perdebatan rancangan alternatif kebijakan berbasis data perlu diberi ruang agar publik yakin bahwa kebijakan yang dipilih akuntabel,” tukasnya. 

Sebelumnya, gaduh pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin soal BPJS Kesehatan orang kaya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu. Dalam klarifikasinya, Budi menyebut bahwa layanan BPJS Kesehatan adalah hak semua elemen masyarakat, baik kaya ataupun miskin. 

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo yang menuturkan bahwa BPJS Kesehatan memang ditujukan untuk semua warga, tanpa terkecuali. 

Menurutnya, akar persoalan BPJS Kesehatan bukan perihal kaya atau miskin, melainkan banyak ditemukannya orang kaya dalam sistem Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena salah sasaran.
 

Editor : Ali Masduki