Pencalonan Presiden KPU RI Pakai UU Lama

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam hal pencalonan Presiden di tahun 2024 mendatang.

Menurutnya, meski saat ini ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), namun pemerintah dan DPR sejak akhir Januari 2021 telah sepakat untuk tidak merevisi UU Pemilu maupun Pilkada 2024.

Baca Juga

DPR RI Kritik KPU, 70% Komisioner Daerah Tak Layak Kerja, Proses Rekrutmen Beraroma Transaksional?

"Sehingga, persyaratan presidential treshold itu masih tetap diberlakukan di 2024 yang akan datang," kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi di acara diskusi yang digelar DPP Partai Gerindra, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222  disebutkan Pasangan Calon (presiden) diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya (Tahun 2019).

Sehingga nantinya maksimal hanya ada 5 pasang calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga

Sorotan Hasil Sementara Pemilu 2024, PDI Perjuangan Raih Kemenangan, PPP Gagal Masuk Parlemen

Namun, ia berharap, agar ambang batas minimal pencalonan presiden dapat diturunkan, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan banyak pilihan.

"Karena kita ingin lebih banyak kandidat yang ditawarkan kepada rakyat," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Banten itu.

Editor : Arif Ardliyanto