BEM PPNS Titip Aspirasi Pasal-Pasal Kontroversi di KUHP ke Ketua DPD RI

SURABAYA, iNews.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (BEM PPNS) menitipkan aspirasi mengenai pasal-pasal kontroversi yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (23/12/2022).

Aspirasi diserahkan Presiden BEM PPNS Wildan Ruwanta, didampingi Menteri Sosial dan Politik BEM PPNS Raffie Ega, usai Ketua DPD RI mengisi kuliah umum wawasan kebangsaan.

Baca Juga

DPD RI Minta Aparat Perketat Pengawasan Jelang Pilkada, Madura Jadi Perhatian Khusus!

Usai menyerahkan aspirasi, Wildan menerangkan, dalam penyempurnaan KUHP selalu saja ada masalah pada tataran draf yang diajukan hingga menimbulkan polemik. 

"Kami ingin Pak LaNyalla ikut bersama kami para mahasiswa yang tengah menyoroti secara tajam KUHP. Kami berharap aspirasi kami dapat diperjuangkan," kata Wildan.

Dijelaskannya, ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi. Di antaranya soal living live atau hukum yang hidup di masyarakat. Lalu juga soal pidana mati, penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, penodaan agama dan sejumlah pasal kontroversial lainnya. 

Baca Juga

Ground Breaking Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jatim, Sejarah Baru Bakal Diukir di Jawa Timur

"KUHP mengancam kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Ini terlihat jelas dari pasal-pasal seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kami berharap Pak LaNyalla ikut berjuang bersama mahasiswa untuk demokrasi kita," tutur Wildan.

Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta