Aktivis Anti Korupsi Minta KPK Telusuri Aliran Dana Hibah Pemprov Jawa Timur

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Aktivis anti korupsi sekaligus Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Timur (Jatim) Miko Saleh menilai, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor di pejabat eksekutif maupun DPRD Jatim sangat tepat. 

Diantaranya penggeledahan KPK ke ruangan Ketua Partai Demokrat Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Dardak, rumah Bendahara Demokrat yang juga ketua Komisi D DPRD Jatim Agung Mulyono, dan rumah Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Achmad Iskandar.  

"Itu adalah langkah yang paling positif bagi KPK. Kami (GNPK Jatim) apresiasi langkah KPK dalam OTT di Jatim. Khususnya dana hibah di DPRD Jatim," terang Miko Saleh, Rabu (24/1/2022).

Miko mengharapkan agar KPK tidak hanya berhenti pada operasi tangkap tangan (OTT) saja. Tapi juga harus menelusuri dana hibah tersebut mengalir kemana saja. Bila perlu dibentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran sampai ke bawah.

"Kita berharap KPK jangan hanya berhenti di OTT saja. Harus ditelusuri aliran dana hibah tersebut. Kemana saja dan pada siapa. Bila perlu by name, by address,"ujarnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Sahat diduga telah menerima total uang suap sebesar Rp5 miliar. 

Politikus Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Tiga tersangka lainnya tersebut yakni, Staf Ahli Sahat, Rusdi (RS), Kepala Desa Jelgung, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid (AH), serta Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

Editor : Ali Masduki