Warga Miskin di Surabaya Bisa Pilih Sekolah Tanpa Tarikan Biaya, ini Kata Wali Kota

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di lingkungan pemkot tersebut, teringat masa kecilnya ketika masih duduk di bangku SMP. Kala itu, teman sekelasnya ada yang tidak bisa membeli tas, karena keterbatasan biaya. Tasnya lusuh dan sudah waktunya ganti baru. 

Eri Cahyadi mendapat pun mendapat nasihat dari gurunya, agar membantu temannya itu. Bahkan gurunya meminta Eri untuk tidak membeli tas terlalu mahal, agar sama rata dengan dengan teman sekelasnya. 

“Guru sekolah loh itu yang ngomong, sampai hari ini beliau masih hidup. Beliau menasehati, beli 2 tas tapi jangan mahal-mahal berikan ke temanmu satu. Nah pertanyaannya, apakah ada guru saat ini yang seperti beliau?,” kisahnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menyatakan, imbauan wali kota akan disampaikan kepada seluruh guru SD-SMP negeri maupun swasta. Yusuf memastikan, tidak ada lagi perbedaan laku antara siswa miskin dan non miskin. 

“Kalau sekolah negeri kan otomatis sudah menggunakan anggaran swasta. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah,” kata Yusuf. 

Mengenai pungutan terhadap siswa, Yusuf memastikan, sekolah negeri dan swasta tidak akan ada lagi penarikan berupa apapun. Sesuai dengan amanat wali kota, para siswa harus dilakukan setara baik itu di negeri maupun swasta. 

“Akan kami sampaikan ke sekolah negeri dan swasta, jangan sampai ada tarikan-tarikan (pungutan uang), dan memperlakukan siswa secara adil sesuai haknya,” Yusuf memastikan. 

Yusuf menambahkan, dalam waktu dekat segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan siswa yang layak dibantu. “Mengantisipasi kalau ada yang mengaku-aku miskin. Jangan sampai, ternyata punya mobil, tapi ngaku miskin. Makannya nanti kami dibantu bersama Dinsos, kecamatan, dan kelurahan,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto