Kemenkumham-Polda Jatim Komitmen Bangun Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Ini yang Dilakukan

Untuk itu, pertemuan ini menjadi titik awal dari sinergitas kedua instansi plat merah itu ke depannya. Sehingga bisa tercipta penegakan dan pembinaan hukum yang baik di masyarakat.

Sementara itu, Toni mengakui bahwa persoalan tahanan begitu kompleks. Salah satu kendala bagi negara adalah soal anggaran bahan makanan. 

Kemenkumham dan Polda Jatim Komitmen membangun Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Foto iNewsSurabaya/ist

Baca Juga

Sambut Hari Pengayoman ke-79, BHP Surabaya Gelar Bakti Sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi

Untuk itu, Toni sangat mendukung agar penyalahguna narkoba mendapatkan program rehabilitasi. Bahkan kalau perlu direhabilitasi di tempat yang seharusnya seperti oanti rehabilitasi atau rumah sakit.

"Kami sangat mendukung upaya rehabilitasi. Tapi juga harus diperketat proses assassment-nya," tegas 

Toni berharap, kolaborasi tidak selesai pada kegiatan-kegiatan saja. Namun juga harus ada sinergitas secara sistem. 

Baca Juga

Pengawasan WNA di Jawa Timur Diperketat, Kabinda Jatim Jalin Koordinasi dengan Kemenkumham

"Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Terpadu perlu digalakkan. Salah satunya agar ada monitoring terhadap mantan narapidana atau narapidana khusus yang akan keluar," harapnya.

Baik Toni maupun Imam bersepakat mengedepankan penagakan dan pembinaan hukum berdasarkan data. Memanfaatkan data untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan pengamanan.

Editor : Arif Ardliyanto