15.408 Narapidana Diusulkan Kemenkumham Jatim dapat Remisi Idul Fitri

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kanwil Kemenkumham Jatim memproyeksikan untuk mengusulkan 15.408 narapidana. Usulan tersebut berasal dari 39 lapas dan rutan jajarannya untuk memperoleh remisi khusus Idul Fitri 2023. Jumlah itu sama dengan 70% jumlah narapidana di Jatim yang mencapai 22.036 orang.

Dari proyeksi tersebut, Kanwil Kemenkumham Jatim telah menyelesaikan berkas administrasi untuk 14.594 narapidana yang diusulkan remisi. Rinciannya, Untuk yang diusulkan Remisi Khusus I (masih ada sisa hukuman) sebanyak 14.473 orang. Sedangkan Remisi Khusus II (bisa langsung bebas) sebanyak 121 orang.

Baca Juga

DPR RI Tinjau Sistem Keimigrasian Surabaya, Minta Perkuat Pengawasan Orang Asing

Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari mengatakan bahwa saat ini jajarannya masih terus bekerja untuk memenuhi data-data administratif. 

"Karena sesuai dengan amanat UU Pemasyarakatan yang terbaru, dalam pengusulan remisi perlu dilampirkan hasil assasment terbaru," ujar Imam.

Pria asal Pamekasan itu menjelaskan bahwa proses assasment itu dilakukan sejak awal warga binaan masih berstatus sebagai tahanan yang baru memasuki lapas/ rutan.

Baca Juga

Jatim Hadirkan Inovasi Baru, Immigration Lounge Kini Hadir Pertama Jawa Timur di Icon Mall Gresik

"Awal masuk harus melalui assasment juga, yaitu menggunakan Instrumen Sistem Penempatan Narapidana, salah satu tujuannya untuk mengetahui kecenderungan pola sosialisasi tahanan," urai Imam.

Setelah statusnya berubah menjadi narapidana, petugas akan kembali melakukan assasment. Yaitu melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

"Narapidana di-assasment sebulan sekali. Tujuannya mengukur sejauh mana perkembangan perubahan perilaku mereka," ujar Imam.

Baca Juga

Sambut Hari Pengayoman ke-79, BHP Surabaya Gelar Bakti Sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi

Tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui penurunan tingkat risiko.

"Kalau dulu yang penting tidak masuk register F, diusulkan. Sekarang tidak bisa, harus melalui SPPN," tegas Imam. 

Banyaknya warga binaan dan terbatasnya petugas/ asesor inilah yang membuat proses pengusulan dilakukan bertahap.

Baca Juga

Pengawasan WNA di Jawa Timur Diperketat, Kabinda Jatim Jalin Koordinasi dengan Kemenkumham

"Saat ini asesor-asesor dan wali pemasyarakatan kami sedang bekerja, sedang memproses pemenuhan data administrasi sekitar 814 narapidana yang belum ikut assasment," terang Imam.

Jumlah itu, lanjut Imam, masih bisa bertambah. Mengingat proses keluar-masuknya narapidana di Jatim sangat dinamis. Saat ini ada sekitar 27.761 warga binaan di Jatim. Dari jumlah itu, 5.725 diantaranya masih berstatus sebagai tahanan. 

Editor : Arif Ardliyanto