Menkumham RI Lantik Kakanwil Jatim sebagai Anggota Majelis Pengawasan Notaris

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Tambahan tugas baru diberikan pada Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari hari ini Rabu (03/05). Ia dilantik sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly. 

Kegiatan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (PAW MPWN) Periode Tahun 2021–2024 dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022-2025 tersebut digelar hotel Grand Mercure Jakarta. 

Baca Juga

Kemenkumham Jatim Raih Penghargaan Bergengsi, Dapat Pengakuan Kantor Wilayah Terbaik Nasional

Selain pelantikan tersebut, digelar juga Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang diikuti perwakilan MPN dan MKN seluruh Indonesia dari unsur pemerintah akademisi dan notaris. 

Dalam sambutannya Menkumham meminta kepada seluruh unsur MPWN dan MKNW bekerja secara profesional. Apabila ditemukan oknum notaris yang ditengarai melakukan pelanggaran maka segera diselesaikan. 

Bahkan, lanjutnya, apabila ditemukan unsur pidana di dalamnya maka jangan segan-segan untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. "Tapi ingat, tetap kedepankan prinsip kehati-hatian," jelasnya. 

Baca Juga

Menkumham Resmi Buka Peringatan Hari Pengayoman ke-79, Doa dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045

Menkumham juga menyampaikan bahwa pengawasan dan penindakan tersebut sebagai bentuk aplikasi dari penegakan hukum. "Tegakkan hukum dan beri kepastian hukum kepada masyarakat," tandasnya. 

Menkumham RI lantik Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur sebagai anggota pengawas Notaris. Foto iNewsSurabaya/ist

Perlu disadari bersama, lanjutnya, bahwa melindungi posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. "Dalam rekomendasi dari FATF, notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah TPPU dan TPPT," tukasnya.

Selama proses Mutual Evaluation Review (MER) yang lalu, aktivitas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menjadi perhatian. "Peran strategis notaris dalam tatanan hukum di Indonesia, khususnya dalam interaksi masyarakat terkait hubungan keperdataan, diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), mengenali beneficial owner, dan melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan," jelasnya. 

Baca Juga

Sosok Heni Yuwono Emban Pimpin Kanwil Kemenkumham Jatim, Ini Pesan Penting Menkumham

Profesionalisme yang dikedepankan oleh seluruh anggota dapat memberi dampak positif  yaitu dapat menjaga marwah notaris. "Karenanya mari kita bekerjasama, sama-sama bekerja dan bergotong-royong," urainya.  

Editor : Arif Ardliyanto