Kemenkumham Jatim Gandeng Ombudsman Optimalkan Fungsi Pengawasan, Ini Modelnya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kanwil Kemenkumham Jatim berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor. Untuk memastikannya, instansi yang dipimpin Imam Jauhari itu menggandeng Ombudsman RI Jatim untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari saat bertandang ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jatim hari ini (22/ 5). Imam yang didampingi para kepala divisi, disambut langsung Kepala Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin.

Baca Juga

DPR RI Tinjau Sistem Keimigrasian Surabaya, Minta Perkuat Pengawasan Orang Asing

Imam menjelaskan, terdapat banyak sekali pelayanan yang diampu oleh pihaknya. Mulai dari Pemasyarakatan, Keimigrasian hingga Pelayanan Hukum dan HAM.

"Kami tidak akan lemah dalam melakukan pengawasan, namun tetap memerlukan kolaborasi dengan Ombudsman RI untuk mengawasi kinerja jajaran kami mengingat pelayanan publik yang kami berikan sangat beragam," urainya.

Hal ini, lanjut Imam, karena jajarannya selalu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan. Termasuk pelayanan bahan makanan untuk warga binaan.

Baca Juga

Jatim Hadirkan Inovasi Baru, Immigration Lounge Kini Hadir Pertama Jawa Timur di Icon Mall Gresik

"Untuk dapur lapas, kami pastikan dapur di 39 lapas dan rutan sudah mendapatkan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)," ucap Imam.

Namun, Imam juga mengatakan bahwa perlu ada kenaikan untuk biaya bahan makanan. Mengingat saat ini biaya untuk bahan makanan berkisar Rp 16-19 ribu/ orang/ hari.

"Kami berharap Ombudsman bisa membantu kami, misalnya dengan melakukan kajian-kajian terkait kebutuhan dasar warga binaan sehingga pelayanan kepada warga binaan bisa lebih optimal," urainya.

Baca Juga

Sambut Hari Pengayoman ke-79, BHP Surabaya Gelar Bakti Sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi

Sementara itu, Agus mengatakan bahwa persoalan bahan makanan perlu dicarikan solusinya. Terutama untuk kualitas beras. 

"Jangan sampai muncul keluhan. Apalagi sampai menimbulkan gangguan kamtib," pesan Agus.

Untuk ke depan, Agus berharap komunikasi yang sudah baik bisa tetap dijaga. Terutama dalam penanganan pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan hukum dan HAM.

Baca Juga

Pengawasan WNA di Jawa Timur Diperketat, Kabinda Jatim Jalin Koordinasi dengan Kemenkumham

"Ketika ada pengaduan terhadap pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jatim, kami berharap bisa diselesaikan terlebih dahulu, kami yakin dari kanwil sudah memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang baik," tegas Agus.

Kemenkumham Jatim Gandeng Ombudsman Optimalkan Fungsi Pengawasan. Foto iNewsSurabaya/ist

Sementara itu, Kadiv Administrasi Saefur Rochim berharap Ombudsman RI Jatim bisa mendampingi jajarannya dalam proses pembangunan zona integritas. Mengibgat saat ini di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim telah ada sebelas satker yang diusulkan ke panel Tim Penilai Internal.

"Kami juga berharap pak Agus bisa menjadi perwakilan eksper yang akan menjadi responden KPK dalam Survei Penilaian Integritas (SPI)," urai Rochim. 

Editor : Arif Ardliyanto