Untag Surabaya Tegaskan Kampus Tertib Administrasi, Bukan PTS yang Bermasalah

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Catatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bermasalah sangat banyak. Buktinya banyak PTS yang dicabut izin operasional oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya buka suara untuk meluruskan beredar luas adanya pemberitaan 52 PTS yang dicabut administrasi. Untag Surabaya menegaskan bukan dari satu dari 52 PTS yang bermasalah. 

Baca Juga

Dukung Pendidikan, Himanata Untag Surabaya Hadirkan Pojok Literasi untuk Masa Depan Anak

Rektor Untag Surabaya, Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. mengatakan bahwa Untag tidak terdaftar pada data 52 PTS yang beredar. 

“Kami prihatin atas adanya pemberitaan pelanggaran PTS hingga dicabut izin oleh Kementrian. Melihat hal ini, banyak masyarakat luas yang masih salah kaprah dalam mengartikan singkatan Untag. Untag adalah akronim dari Universitas 17 Agustus 1945, pada daftar tersebut tidak ada. Namun akronim nama kami digunakan untuk menyebut kampus lain,” tegasnya (12/6) 

Untag Surabaya merupakan perguruan tinggi yang menjunjung dan menjalankan tata kelola berstandar Internasional (Good University Governance). Untag Surabaya berhasil meraih akreditasi ‘Unggul’ berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Peguruan Tinggi (BAN-PT) No. 52/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023.

Baca Juga

Mahasiswa Sistekin Untag Surabaya Dibekali Strategi Keamanan Siber, Bisa Hadapi Serangan Peretasan

Bersama ini pula, Untag Surabaya tidak menerima dan tidak dapat menerima mahasiswa transfer studi dari kampus-kampus yang namanya disebutkan dalam daftar sanksi Kemendikbudristek-Dikti.

“Sebisa mungkin kami mengimplementasikan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu diberdayakan untuk penguatan kompetensi Untag Surabaya. Sebagai perguruan tinggi yang sehat, kami tidak menerima mahasiswa maupun tenaga pendidik yang bermasalah dan masuk dalam daftar hitam,” tekan Mulyanto

Editor : Arif Ardliyanto