Politisi PDIP Minta Warga Dibebaskan dari PBB

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Banyaknya beban pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) membuat masyarakat merasa terbebani.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua PDIP Jawa Timur, Edi Tarmidi Widjaja yang juga Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5, saat mendapatkan wadulan masyarakat terkait pajak.

Baca Juga

Richard Sebut Eri-Armuji Pilihan Tepat untuk Surabaya

“Banyak sekali masyarakat yang wadul ke saya terkait pembayaran pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),” kata Edi, Sabtu (30/9/2023).

Menurut Edi masyarakat mengatakan, selama ini warga pribumi dibodohi dengan adanya pajak yang diadopsi sejak jaman kolonial Belanda. 

“Masyarakat merasa terbodohi dengan adanya PBB yang diadopsi sejak jaman kolonial Belanda,” ujarnya.

Baca Juga

Dorong Efisiensi Pajak, Bimasakti Raih Penghargaan Bapenda Jatim

Edi mengatakan masyarakat dikalangan menengah kebawah sangat berpotensi merugi dengan adanya pembayaran PBB.

“Bicara masalah pajak, dari kalangan masyarakat yang menengah kebawah sangat berpotensi rugi adanya PBB, karena faktor ekonominya,” tutur Edi.

Pihaknya berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera memikirkan permasalahan pajak, terutama pajak bumi dan bangunan. 

Baca Juga

Pasca Covid-19, PAD Kota Surabaya Justru Turun, Ini Temuannya

“Harapan kami pemerintah harus mengkaji ulang permasalahan pajak, seperti PBB,” tegasnya.

Selain keluhan lainnya, Edi menemukan keluhan yang vital seperti Pajak yang harus menjadi PR bagi pemerintah. 

“Sangat disayangkan jika masyarakat kita pribumi tertindas dengan adanya beban pajak,” tandasnya.

Baca Juga

Ayo Jangan Ditunda, Buruan Urus Pajak Kendaraan Mumpung Ada Pemutihan

Edi menambahkan bahwa pemerintah tidak harus mengambil dari pajak bumi dan bangunan ke rakyat untuk menggaet anggaran pendapatan. 

“Pemerintah tidak harus dari PBB, untuk mendapatkan pendapatan,” jelasnya.

Edi menyebut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya bisa mengelola semaksimal mungkin pendapatan dari BUMN ataupun BUMD.

Baca Juga

Catat! PAD Pajak Triwulan Pertama Kota Surabaya Capai Rp845 miliar, Ini Asalnya

“Pemerintah pusat maupun daerah kan bisa mengelola semaksimal mungkin BUMN atau BUMD untuk mendapatkan pendapatan. Jadi tidak harus menjerat rakyat melalui PBB,” tegas Edi kembali.

Pihaknya menyarankan untuk pajak ditiadakan, seperti halnya PBB. “Saran kami ya harus dikaji ulang, bila perlu dihapus. Dan bertahap dari mulai seberapa luasnya bangunan, sehingga ringan,” terang Edi.

Menurutnya negara yang merdeka itu tidak membebani rakyatnya dari hasil keringat rakyat. “Maksudnya jangan memajak rakyat dengan cara seperti itu. Kasihan rakyat, katanya kita  sudah merdeka tapi masih berpedomanan pada jaman kolonial Belanda,” jelas Edi. 

Pihaknya mengaku siap membantu menyuarakan hak rakyat dalam urusan apapun, terutama pajak. 

“Kami siap menyuarakan hak rakyat, kasihan sekali rakyat kita jika aspirasinya tidak tersampaikan. Apalagi ketika sudah disuarakan tapi tidak ada respon, ini bagian dari menjerat rakyat secara versi zaman kolonial,” pungkasnya. 

Editor : Ali Masduki