Singgung Perang Kamang, Bonnie Triyana Kritik Wacana Libatkan Aparat dalam Pajak

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengkritisi wacana pelibatan TNI dan Polri dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. 

Pernyataan itu disampaikan Bonnie kepada awak media usai menghadiri peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Posko Padegiling, Surabaya pada, Rabu (27/7/2026).

Baca Juga

Berantas Kejahatan Jalanan, Polda Jatim Gulung 222 Tersangka Selama Sebulan

Menurut Bonnie, setiap institusi negara seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor.

Ia mengajak publik berkaca pada sejarah, ketika aparat bersenjata pernah dilibatkan dalam kebijakan pemungutan pajak pada masa kolonial.

"Kita harus berkaca pada peristiwa sejarah. Dulu serdadu kolonial dikerahkan untuk memungut pajak. Di Sumatera Barat juga pernah terjadi Perang Kamang sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pajak pemerintah kolonial," ujar Bonnie.

Baca Juga

Imbas Perang Iran–Israel, Industri Mulai Siapkan Substitusi Bahan Baku Lokal

Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara.

Bonnie menegaskan bahwa TNI memiliki tugas menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, sementara Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun urusan perpajakan, kata dia, merupakan tanggung jawab institusi yang memang diberi kewenangan untuk mengelolanya.

"Kalau semua institusi pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, maka negara ini berjalan sesuai dengan rel yang diharapkan," katanya.

Editor: Arif Ardliyanto