Jelang Putusan Batas Usia Capres - Cawapres, Pakar Hukum ini Pelesetkan MK dengan Mahkamah Keluarga

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Sidang gugatan uji materi mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres - Cawapres) memasuki tahap akhir. Rencananya, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan pada Senin, 16 Oktober 2023.

Menjelang putusan itu, Direktur PRESISI (Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Antikorupsi), Dr. Demas Brian Wicaksono, SH, MH menyoroti Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sementara perkara uji materi batas usia capres dan cawapres yang disidangkan Ketua MK Anwar Usman, menurut Demas Brian, berkaitan dengan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut-sebut akan diusung sebagai Cawapres pada Pilpres 2024.

"Apapun alasan yang diajukan oleh MK mengenai batas umur atau pengalaman sebagai penyelenggara negara. Permasalahannya kenapa harus anak Jokowi," kata Demas Brian Wicaksono, Kamis (12/10/2023).

Ia kemudian membeberkan rentetan fakta yang mengindikasikan uji materi itu mengarah ke Gibran, yang saat ini masih menjabat Wali Kota Solo.

Menurut Demas, awalnya gugatan batas usia capres dan Cawapres itu diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai ini menginginkan batas usia capres - cawapres minimal 35 tahun dari sebelumnya 40 tahun.

Ada juga permohonan yang meminta menambahkan klausul “atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah."

"Terjadi pro dan kontra terkait hal tersebut, karena opini yang beredar mengarahkan pada sosok Gibran Rakabuming yang merupakan Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi yang merupakan sosok yang diduga didorong untuk dicalonkan sebagai Cawapres," ungkap Demas.

Sementara itu, masih kata Demas, PSI dalam kampanyenya selalu menggadeng sosok jokowi dengan tagline “Tegak Lurus pada Jokowi”. 

Dugaan tersebut semakin menguat setelah Kaesang Pangarep yang juga putra Presiden Jokowi diangkat sebagai kader sekaligus Ketua Umum PSI. Menurut Demas, ini mencederai prinsip kaderisasi partai yang mengklaim sebagai partainya anak muda.

Pada sisi yang lainya MK menjadi lembaga pengujian Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), di mana MK diketuai oleh adik ipar Presiden Jokowi.

"Banyak kalangan pesimis MK dapat netral. Jika MK mengabulkan permohonan batas usia minimal dan pernah berpengalaman menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, kecurigaan mengarah kepada yang mulia Ketua MK Anwar Usman karena merupakan adik ipar Presiden Jokowi," ungkapnya.

Karena itu pula, pakar hukum ini memplesetkan MK dengan Mahkamah Keluarga.

"Ini yang harus dicegah. Marwah MK dan Pak Jokowi jadi pertaruhan di sini, kalau sampai putusan MK meloloskan batas minimal capres jadi 35 tahun," lanjuta Demas menegaskan.

Editor : Ali Masduki