PAD Surabaya Ditarget Rp8,19 Triliun, DPRD Pertanyakan Potensi yang Belum Masuk Kas Daerah

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta tidak sekadar mengejar kenaikan penerimaan, tetapi juga membuka secara transparan potensi pendapatan yang belum tergali hingga kemungkinan kebocoran.

Sorotan tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026, Jumat (28/8/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai dan dihadiri 37 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum. Dari jajaran Pemkot Surabaya, Asisten I Ahmad Zaini hadir mewakili Wali Kota Surabaya.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Alif Iman Waluyo, mengatakan perubahan APBD seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi program pemerintah sekaligus memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, perubahan APBD tidak semestinya hanya berkutat pada perubahan angka dalam dokumen anggaran.

“Perubahan APBD adalah kesempatan untuk memperbaiki prioritas, mengoreksi program yang belum efektif, dan yang paling penting memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” ujar Alif.

Sorotan Gerindra salah satunya tertuju pada proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 yang mencapai Rp11,13 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp12,925 triliun.

Dari total pendapatan tersebut, PAD Surabaya ditargetkan mencapai Rp8,199 triliun. Namun, realisasi PAD hingga triwulan II baru berada di kisaran 44,97 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian karena pada saat yang sama terdapat penurunan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp678 miliar dibandingkan realisasi tahun 2025.

Editor : Arif Ardliyanto