DPRD Bedah SiLPA Rp516,8 Miliar, Eri Cahyadi Tegaskan Bukan Anggaran Mangkrak

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 resmi dimulai. Salah satu sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Surabaya adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp516,896 miliar.

Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Senin (6/7/2026), dipimpin Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, dan dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, serta 40 anggota DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dibahas bersama seluruh fraksi DPRD.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai Rp10,634 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp10,550 triliun. Dari hasil tersebut, ditambah pembiayaan neto, Pemerintah Kota Surabaya mencatat SiLPA sebesar Rp516,896 miliar.

Eri menegaskan bahwa besarnya SiLPA tidak boleh dimaknai sebagai anggaran yang gagal dibelanjakan. Menurutnya, dana tersebut merupakan saldo kas yang harus tersedia agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan pada awal tahun anggaran berikutnya.

"SiLPA itu wajib ada. Dana tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan operasional pemerintah pada awal tahun, mulai dari listrik, air, operasional rumah pompa, gaji pegawai, hingga berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat sebelum penerimaan daerah mulai masuk," ujar Eri.

Editor : Arif Ardliyanto