PAD Surabaya Ditarget Rp8,19 Triliun, DPRD Pertanyakan Potensi yang Belum Masuk Kas Daerah

Dengan kondisi tersebut, Fraksi Gerindra menilai penguatan PAD menjadi semakin penting. Namun, peningkatan penerimaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menambah beban masyarakat.

“Kami mendukung langkah Pemkot Surabaya meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, optimalisasi aset, penguatan BUMD, serta efektivitas penagihan. Namun, meningkatkan PAD jangan dimulai dengan menaikkan beban masyarakat,” tegasnya.

Pemkot Surabaya Diminta Buka Potensi Kebocoran PAD

Gerindra secara khusus meminta Pemkot Surabaya memberikan gambaran yang lebih terbuka mengenai kondisi penerimaan daerah.

Dewan ingin mengetahui berapa potensi PAD yang selama ini belum tergali, berapa potensi kebocoran yang telah berhasil ditutup, serta berapa tambahan penerimaan yang berasal dari meningkatnya kepatuhan masyarakat.

Menurut Alif, informasi tersebut diperlukan untuk mengukur efektivitas strategi Pemkot Surabaya dalam meningkatkan pendapatan tanpa harus membebani masyarakat dengan kebijakan baru.

Sorotan DPRD juga menyentuh sisi belanja. Dalam RAPBD-P 2026, belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,92 triliun, atau meningkat Rp193 miliar atau sekitar 1,52 persen dibandingkan APBD sebelum perubahan.

Belanja modal juga naik sekitar Rp101 miliar.

“Kami menyambut baik penguatan belanja modal. Namun, jangan hanya mengejar serapan anggaran, tetapi kejar manfaat anggaran,” kata Alif.

PKB Soroti Digitalisasi Parkir Surabaya

Persoalan PAD juga mendapat perhatian Fraksi PKB. Juru Bicara Fraksi PKB, Tubagus Lukman Amin, menyoroti sektor parkir yang dinilai masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.

PKB mengapresiasi penerapan sistem parkir digital atau pembayaran non-tunai di sejumlah titik Surabaya. Namun, penerapannya dinilai perlu diperluas sehingga seluruh parkir tepi jalan umum dapat menggunakan sistem tersebut.

“Pencapaian ini harus lebih dimaksimalkan lagi, agar seluruh parkir tepi jalan umum benar-benar bisa menggunakan sistem pembayaran non-tunai dan benar-benar bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Selain parkir, PKB juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi Surabaya sebesar 5,8 persen. Target tersebut dinilai membutuhkan intervensi konkret agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan masyarakat.

Pelatihan UMKM, budidaya, hingga pengembangan ekonomi kreatif dinilai perlu diperbanyak untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Tubagus juga meminta penjelasan lebih detail mengenai strategi digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, optimalisasi aset dan layanan daerah, penguatan BUMD, serta efektivitas penagihan pendapatan.

Jawaban Wali Kota Surabaya Ditunggu DPRD

Seluruh pandangan fraksi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemkot Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan berbagai catatan, pertanyaan, evaluasi, koreksi, saran, hingga pendapat yang disampaikan fraksi akan menjadi perhatian pemerintah kota.

“Fraksi-fraksi menyampaikan catatan, pertanyaan, imbauan, evaluasi, koreksi, saran dan pendapat yang ditujukan kepada pemerintah kota. Harapan kami, hal-hal yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut dapat memperoleh perhatian dan tanggapan yang baik dari saudara wali kota,” katanya.

Pembahasan RAPBD-P Kota Surabaya 2026 dijadwalkan berlanjut pada Senin (31/8/2026). Agenda berikutnya adalah penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Surabaya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Jawaban tersebut akan menjadi bagian penting untuk melihat langkah Pemkot Surabaya dalam mengejar target PAD sekaligus memastikan penerimaan daerah terbebas dari potensi kebocoran.

Editor : Arif Ardliyanto