PAD Surabaya Ditarget Rp8,19 Triliun, DPRD Pertanyakan Potensi yang Belum Masuk Kas Daerah

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta tidak sekadar mengejar kenaikan penerimaan, tetapi juga membuka secara transparan potensi pendapatan yang belum tergali hingga kemungkinan kebocoran.

Sorotan tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026, Jumat (28/8/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai dan dihadiri 37 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum. Dari jajaran Pemkot Surabaya, Asisten I Ahmad Zaini hadir mewakili Wali Kota Surabaya.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Alif Iman Waluyo, mengatakan perubahan APBD seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi program pemerintah sekaligus memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, perubahan APBD tidak semestinya hanya berkutat pada perubahan angka dalam dokumen anggaran.

“Perubahan APBD adalah kesempatan untuk memperbaiki prioritas, mengoreksi program yang belum efektif, dan yang paling penting memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” ujar Alif.

Sorotan Gerindra salah satunya tertuju pada proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 yang mencapai Rp11,13 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp12,925 triliun.

Dari total pendapatan tersebut, PAD Surabaya ditargetkan mencapai Rp8,199 triliun. Namun, realisasi PAD hingga triwulan II baru berada di kisaran 44,97 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian karena pada saat yang sama terdapat penurunan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp678 miliar dibandingkan realisasi tahun 2025.

Dengan kondisi tersebut, Fraksi Gerindra menilai penguatan PAD menjadi semakin penting. Namun, peningkatan penerimaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menambah beban masyarakat.

“Kami mendukung langkah Pemkot Surabaya meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, optimalisasi aset, penguatan BUMD, serta efektivitas penagihan. Namun, meningkatkan PAD jangan dimulai dengan menaikkan beban masyarakat,” tegasnya.

Pemkot Surabaya Diminta Buka Potensi Kebocoran PAD

Gerindra secara khusus meminta Pemkot Surabaya memberikan gambaran yang lebih terbuka mengenai kondisi penerimaan daerah.

Dewan ingin mengetahui berapa potensi PAD yang selama ini belum tergali, berapa potensi kebocoran yang telah berhasil ditutup, serta berapa tambahan penerimaan yang berasal dari meningkatnya kepatuhan masyarakat.

Menurut Alif, informasi tersebut diperlukan untuk mengukur efektivitas strategi Pemkot Surabaya dalam meningkatkan pendapatan tanpa harus membebani masyarakat dengan kebijakan baru.

Sorotan DPRD juga menyentuh sisi belanja. Dalam RAPBD-P 2026, belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,92 triliun, atau meningkat Rp193 miliar atau sekitar 1,52 persen dibandingkan APBD sebelum perubahan.

Belanja modal juga naik sekitar Rp101 miliar.

“Kami menyambut baik penguatan belanja modal. Namun, jangan hanya mengejar serapan anggaran, tetapi kejar manfaat anggaran,” kata Alif.

PKB Soroti Digitalisasi Parkir Surabaya

Persoalan PAD juga mendapat perhatian Fraksi PKB. Juru Bicara Fraksi PKB, Tubagus Lukman Amin, menyoroti sektor parkir yang dinilai masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.

PKB mengapresiasi penerapan sistem parkir digital atau pembayaran non-tunai di sejumlah titik Surabaya. Namun, penerapannya dinilai perlu diperluas sehingga seluruh parkir tepi jalan umum dapat menggunakan sistem tersebut.

“Pencapaian ini harus lebih dimaksimalkan lagi, agar seluruh parkir tepi jalan umum benar-benar bisa menggunakan sistem pembayaran non-tunai dan benar-benar bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Selain parkir, PKB juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi Surabaya sebesar 5,8 persen. Target tersebut dinilai membutuhkan intervensi konkret agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan masyarakat.

Pelatihan UMKM, budidaya, hingga pengembangan ekonomi kreatif dinilai perlu diperbanyak untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Tubagus juga meminta penjelasan lebih detail mengenai strategi digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, optimalisasi aset dan layanan daerah, penguatan BUMD, serta efektivitas penagihan pendapatan.

Jawaban Wali Kota Surabaya Ditunggu DPRD

Seluruh pandangan fraksi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemkot Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan berbagai catatan, pertanyaan, evaluasi, koreksi, saran, hingga pendapat yang disampaikan fraksi akan menjadi perhatian pemerintah kota.

“Fraksi-fraksi menyampaikan catatan, pertanyaan, imbauan, evaluasi, koreksi, saran dan pendapat yang ditujukan kepada pemerintah kota. Harapan kami, hal-hal yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut dapat memperoleh perhatian dan tanggapan yang baik dari saudara wali kota,” katanya.

Pembahasan RAPBD-P Kota Surabaya 2026 dijadwalkan berlanjut pada Senin (31/8/2026). Agenda berikutnya adalah penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Surabaya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Jawaban tersebut akan menjadi bagian penting untuk melihat langkah Pemkot Surabaya dalam mengejar target PAD sekaligus memastikan penerimaan daerah terbebas dari potensi kebocoran.

Editor: Arif Ardliyanto