Awal Tahun, Kakanwil Kemenkumham Jatim Pompa Jajaran untuk Speed Up Program 2024

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Heny Yuwono mendorong seluruh jajaran untuk mempercepat pelaksanaan program di tahun 2024. Instruksi tersebut disampaikan dalam apel pertama virtual yang dipimpin langsung oleh Menkumham RI, dihadiri oleh seluruh Kasatker di Ruang Raden Wijaya pada Jumat (05/01).

Apel pertama ini menjadi momentum dimulainya tahun 2024 dengan Penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas oleh para Pimti Pratama dan perwakilan Ka UPT. 

Baca Juga

Kakanwil Resmi Lantik Pejabat Administrasi, PPNS, Notaris Pengganti dan Permohonan Kewarganegaraan

Acara dilanjutkan dengan paparan program kerja dan inovasi dari enam Ka UPT, termasuk Kalapas Pasuruan, Karupbasan Probolinggo, Kakanim Ponorogo, Ketua BHP Surabaya, Kabapas Surabaya, dan Karutan Sumenep.

Usai paparan, para pimti pratama secara bergantian menyampaikan masukan dan evaluasi untuk kesempurnaan berbagai program yang telah dikerjakan tersebut. 

Kakanwil menyampaikan bahwa berbagai program kerja, berikut besaran anggaran yang akan digunakan, telah disampaikan oleh seluruh Ka UPT secara gamblang. “Kalau dulu DIPA itu rahasia, sekarang tidak lagi. Ini bagus karena artinya kita semua bekerja secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” terangnya. 

Baca Juga

Safari Ramadan Perdana di Malang, Kakanwil Kemenkumham Jatim Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Kakanwil juga mengingatkan untuk secara konsisten melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan sesuai target. Serta siapkan pula rencana cadangan atau plan b, sehingga bila terjadi kendala tetap dapat melanjutkan program yang telah disiapkan. 

“Kita speed up, langsung gas. Insyaallah saya punya keyakinan program kita akan berjalan dengan baik,” tandasnya. 

Untuk seluruh satker, baik yang telah berpredikat WBK dan WBBM tetap berjuang memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Jangan  pernah  lelah  apalagi  sampai  berhenti berjuang,” pesannya. Reformasi  Birokrasi  dan  Peningkatan  Pelayanan Publik, lanjutnya, adalah hal wajib  yang harus terus kita laksanakan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat pengguna layanan. 

Editor : Arif Ardliyanto