Gerakan Mahasiswa Surabaya Tuntut Presiden Jokowi Netral di Pilpres 2023

Baca Juga

Aksi Mahasiswa Surabaya Dapat Dukungan Akademisi, LLDIKTI VII dan Untag Surabaya Pesan Begini!

Dengan demikian, lanjut pria yang akrab disapa Alan menjelaskan, pusat kekuasaan dan rakyat tidak dapat bertindak sewenang-sewenang melainkan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. "Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi,” terangnya. 

Dia menilai, demokrasi di Indonesia semakin menyalahi nilai-nilai demokrasi. Hukum dibuat berdasarkan kepentingan keluarga presiden. Kebijakan Presiden terhadap kampanye salah satu paslon, bahkan secara terang-terangan presiden melakukan tindakan nepotisme dengan tanpa rasa bersalah sedikitpun. "Maka dengan ini kami menuntut Presiden untuk tidak memainkan nilai dan norma hukum sebagai instrumen politik," tegasnya. 

Editor: Arif Ardliyanto