Kemenkumham Jatim Dorong Inovasi Pelayanan Publik Berbasis HAM, Ajak Pemda Terlibat Langsung

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur di bawah pimpinan Heni Yuwono terus bergerak maju dengan memperjuangkan terciptanya Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Tidak hanya menggerakkan satuan kerja di bawahnya, namun tahun ini, mereka juga mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk turut serta dalam upaya menciptakan P2HAM.

Langkah progresif ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Pencanangan P2HAM, di mana seluruh kepala UPT dan perwakilan pemda berpartisipasi aktif pada tanggal 21 Maret. Acara ini diselenggarakan secara hybrid, menggabungkan format tatap muka langsung dan daring, guna memastikan partisipasi yang lebih luas.

Baca Juga

Kemenkumham Jatim Terapkan Layanan One Stop Service untuk Calon Jamaah Haji 2024

"Dalam amanat Pasal 28i ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah," ungkap Heni dalam sambutannya.

Dengan Peraturan Menteri Kemenkumham Nomor 25 Tahun 2023, diharapkan jumlah unit kerja yang menerapkan P2HAM dapat terus meningkat, tidak hanya di lingkungan internal Kemenkumham, tetapi juga di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Karena pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya," jelasnya.

Baca Juga

Komitmen Tingkatkan Layanan Publik, Imigrasi Malang Siap Naik Kelas

Heni melaporkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 64 unit kerja di lingkungan Kemenkumham Jatim telah mengikuti tahap pencanangan. Dari jumlah tersebut, 41 unit kerja telah berhasil lolos tahap evaluasi.

"Dari hasil evaluasi tersebut, 40 unit kerja berhasil lulus tahap penilaian dan mendapatkan predikat Unit Kerja P2HAM. Kami berharap jumlah ini akan terus meningkat di tahun ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang bermutu, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM," tambahnya dengan penuh harap.

Editor : Arif Ardliyanto