Kemenkumham Jatim Dorong Inovasi Pelayanan Publik Berbasis HAM, Ajak Pemda Terlibat Langsung

Sementara itu, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan bahwa sudah dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mencanangkan P2HAM.

Baca Juga

Kemenkumham Jatim Terapkan Layanan One Stop Service untuk Calon Jamaah Haji 2024

"Kami tentu langkah ini bisa diikuti oleh Pemprov Jatim dan jajarannya," tuturnya.

Hal ini dikarenakan tahapan penilaiannya sudah di simplifikasi menjadi empat tahapan saja. Indikatornya beririsan dengan pembangunan ZI maupun pelayanan kelompok rentan. Namun, tim penilai akan melibatkan seluruh unit eselon I Kemenkumham beserta staf ahli, termasuk Ombudsman RI dan akademisi.

"Kami juga akan melibatkan Kemendagri, Pemkot dan Pemprov, agar tim penilai lebih terbuka," urai Gusti.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur di bawah pimpinan Heni Yuwono terus bergerak maju dengan memperjuangkan terciptanya Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Foto iNewsSurabaya /ist

Baca Juga

Komitmen Tingkatkan Layanan Publik, Imigrasi Malang Siap Naik Kelas

Dia berharap tahun ini lebih banyak yang mendapat penghargaan P2HAM. Tahun lalu, dari 871 satker Kemenkumham, bari 241 satker saja yang lolos dan mendapatkan penghargaan P2HAM. 

"Berdasarkan hasil evaluasi kami, penyebabnya tidak substantif, karena disebabkan kurang cermatnya operator dalam pemenuhan data dukung yang diperlukan, semoga tahun ini bisa lebih optimal," harapnya.

Sedangkan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Lilik Pudjiastuti mengakui bahwa P2HAM adalah hal baru di lingkungan Pemda. Namun, dengan adanya Surat Edaran dari Dirjen Otoda Kemendagri Nomor 100.2.1.6/0353/ OTDA tanggal 4 Januari 2024, pihaknya berkomitmen untuk melakukan percepatan pencanangan P2HAM.

Baca Juga

Kemenkumham Jatim Siap Sinergi dengan Pemimpin Baru di Tingkat Pusat, Ini Ungkapan Kakanwil

"Kami siap berkolaborasi dengan Kanwil dan Ditjen HAM untuk segera melakukan sosialisasi di setiap Bakorwil, sehingga lebih mudah dipahami oleh setiap pengampu di pemkab/ pemkot," tegasnya. 

Editor : Arif Ardliyanto