PDI Perjuangan Surabaya Kirim Doa ke MK, Berharap Ketok Palu Emas Sengketa Pilpres dengan Adil

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2024, menyedot perhatian luas masyarakat. Publik berharap para hakim MK berjiwa negarawan, sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, mereka bakal mengedepankan kebenaran dan keadilan.

Demikian rangkuman diskusi PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang menghadirkan narasumber pemerhati politik Airlangga Pribadi, PhD, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Juga politisi muda PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro.

Baca Juga

Puti Puji Kinerja Kader PDI Perjuangan, Dua Kursi DPR RI di Dapil Maut Hasil Kerja Tim

“Semoga MK benar-benar menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi. Menegakkan kebenaran dan keadilan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Sabtu (20/4/2024).

“Dan, semoga amicus curiae (sahabat pengadilan) yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan masyarakat lain mampu meneguhkan kesadaran, bahwa ketok palu MK sebagai palu emas. Bukan palu godam!”,” imbuhnya.

Airlangga Pribadi mengatakan, Pilpres 2024 telah mengidap berbagai kontradiksi. Dimulai ketika MK mengubah batas umur syarat usia di bawah 40 tahun. Sehingga  Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat walikota Solo, diloloskan  maju sebagai cawapres. 

Baca Juga

Ketua PDI Perjuangan Jatim Minta Instruksikan Kader dan Pengurus All Out Menangkan Risma-Gus Hans

“Ketua MK saat itu Anwar Usman yang juga pamannya Gibran. Akibat putusan itu, Majelis Dewan Kehormatan MK memutus Anwar Usman telah melanggar etik atas putusan itu,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyoroti posisi Presiden Jokowi terkait majunya Gibran sebagai cawapres. Publik menyoroti keberpihakannya dalam Pilpres 2024.

“Posisi bapak yang sedang menjabat presiden dan anak yang menjadi kandidat cawapres, baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia, sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini,” kata Airlangga.

Baca Juga

Gelar Rakerdasus Besar di Surabaya, PDI Perjuangan Mantapkan Dukungan untuk Risma-Gus Hans

Diikuti kemudian pelanggaran etik kekuasaan lain seperti pengucuran bantuan sosial secara massif yang didanai negara, keterlibatan aparatur negara di berbagai bidang, praktik-praktik intimidasi oleh aparat, jerat hukum, hingga kontroversi sirekap dan sebagainya.

“Sehingga dalam persidangan MK ini, banyak pihak berharap agar putusan nantinya betul-betul menegakkan kebenaran dan keadilan. Palu ketok keputusan MK diharapkan sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi dan demokrasi,” kata Airlangga.

Harapan itu terungkap dengan munculnya pendapat sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, diantaranya ditulis  Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan lain. 

Baca Juga

Cerita Unik Gus Hans Terpilihnya Jadi Bakal Cawagub Pendamping Risma di Pilkada Jatim 2024

Juga pendapat tokoh-tokoh dan kalangan di masyarakat, yang diantaranya diekspos luas di berbagai media massa.

“Ibu Megawati dan berbagai kalangan masyarakat lain tidak ingin demokrasi menjadi hancur dan suram. Karena itu, harapan publik sangat besar terhadap MK untuk menjaga konstitusi. Dan, jauh dari alat kekuasaan,” kata Airlangga.

Menyambung Airlangga, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan Megawati Seokarnoputri sebagai warga negara Indonesia telah memberikan teladan dengan menuliskan pendapat sebagai amicus curiae kepada MK. 

Baca Juga

Bakal Kendalikan Gedung DPRD Surabaya, PDI Perjuangan Sampaikan Rasa Syukur

“Beliau (Megawati Soekarnoputri) telah menjadi Ibu Bangsa yang memberikan teladan sebagai warga negara yang konstitusionalis,” kata Seno Bagaskoro.

Dikatakab, sikap negarawan yang ditunjukkan Megawati telah menggugah kesadaran kolektif bagi seluruh elemen bangsa. “Kesadaran untuk ikut serta mengawal hasil keputusan MK yang sejernih air dan seterang fajar,” kata Seno Bagaskoro.

Dalam konteks itu, kata Seno, masyarakat berharap betul para hakim MK mampu mengemban tugas dan berjiwa negarawan. Mengambil terobosan hukum yang melampaui persoalan pemilu semata. 

“Karena itu, publik berharap agar MK betul-betul menjaga menjaga konstitusi sekaligus menjaga api demokrasi,” kata Seno Bagaskoro.

Sesuai jadwal, putusan MK itu akan diketok, Senin 22 April 2024. Di akhir diskusi itu, kader-kader banteng Kota Surabaya melakukan doa bersama agar putusan MK betul-betul mampu menjaga marwah lembaga tinggi negara itu. 

“Mari kita berdoa bersama agar MK betul-betul menjadi benteng terakhir konstitusi, dengan menegakkan kebenaran,” kata Syaifuddin Zuhri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, yang memimpin doa bersama. 

Hadir dalam diskusi itu diantaranya Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Baktiono, Bendahara Taru Sasmito, dan jajaran pengurus lain. Hadir kalangan legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, pimpinan kader banteng di tingkat kecamatan. 

Hadir pula Fuad Bernardi, Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Surabaya dan kalangan anak-anak muda. Juga kalangan kader-kader milenial dari Taruna Merah Putih (TMP). 

Editor : Arif Ardliyanto