Dituding Rebut Lahan Sepihak, PTPN XII Tunjukkan Legalitas HGU Kepada Petani

JEMBER, iNews.id – Dua Pekan lalu, legalitas Hak Guna Usaha (HGU) salah satu unit usaha PTPN XII yang terletak di Kabupaten Jember, Kebun Mumbul dipersoalkan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Petani Kecamatan Mumbulsari Bersatu (APMB), menjadi perhatian khusus Manajemen PTPN XII. 

Tepatnya pada 2 Februari 2022, telah digelar kegiatan mediasi antara PTPN XII yang diwakili oleh Imam Dwi Hartono, Manajer Kebun Mumbul, dengan Aliansi Petani Kecamatan Mumbulsari Bersatu (APMB) di Kantor Induk Kebun Mumbul. 

Baca Juga

Jelang Lebaran, PTPN I Regional 5 Gelar Mudik Gratis 2024

Dalam kegiatan tersebut, Kelompok APMB yang diwakili oleh puluhan petani, mempermasalahkan keabsahan/legalitas HGU Kebun Mumbul yang menduga masa berlakunya telah habis. 

Menanggapi hal tersebut, PTPN XII menunjukkan dokumen legalitas HGU Kebun Mumbul yaitu HGU No. 2/Suco dan HGU No. 5/Lengkong yang masih berlaku hingga 31 Desember 2037 kepada Ketua SEKTI yang hadir dalam acara mediasi tersebut. 

“Kami menunjukkan Sertifikat HGU tersebut supaya informasi palsu tentang HGU telah berakhir tidak berkembang lagi. Isu tersebut dimanfaatkan sekelompok pihak untuk memprovokasi masyarakat dengan melakukan pemasangan spanduk tentang isu reforma agraria serta penanaman secara ilegal di area HGU produktif Kebun Mumbul PTPN XII," ungkap Imam pada acara mediasi di depan perwakilan para petani.

Baca Juga

PTPN XII Raih Dua Penghargaan di Ajang ASRRAT 2023

Hal tersebut mematahkan argumentasi Muasim, yang mengaku sebagai perwakilan dari SEKTI, kemudian mengakui bahwa HGU tersebut masih aktif dan berlaku atas nama PTPN XII.

Ditambah lagi dengan adanya tudingan dari petani bahwa pihak PTPN XII secara sepihak merebut lahan dengan tanaman yang siap panen, dibantah tegas oleh PTPN XII. 

BACA JUGA:

Baca Juga

Turis Mancanegara Terpikat Indahnya Panorama Kebun Teh Wonosari Lawang

Rebut Lahan Sepihak, PTPN XII Berselisih dengan Warga

Menurut Imam, justru hal yang dilakukan oleh sekelompok warga tersebut adalah tindakan penanaman ilegal. Sejak bulan Oktober 2021, warga mulai menanam tanaman jagung, pepaya dan pisang di area tanaman tebu yang selesai dipanen dan di sela-sela tanaman karet yang setiap harinya masih disadap alias lahan yang produktif.

Sebelum perkara ini mencuat, Kebun Mumbul telah melakukan upaya-upaya preventif (sosialisasi, pemberian pemahanan hukum) sejak bulan Oktober 2021 hingga akhir Januari 2022 guna meredam tindakan-tindakan mayarakat melakukan penanaman secara ilegal. Namun nyatanya, pengaruh provokasi lebih kuat sehingga masyarakat terus melakukan kegiatan ilegal.

Baca Juga

Asiknya Nge Grill di Arjuna Geopark, Udara Sejuk dengan Pemandangan Kebuh Teh dan Gunung Arjuno

“Kami juga heran kenapa tiba-tiba muncul isu HGU berakhir, padahal tidak ada satupun dokumen maupun informasi yang menyatakan hal tersebut," tegas Imam. 

Disisi lain, Kepala Sub Bagian Hukum Aset, Reno Handoyo, berencana akan melakukan sosialisasi bertahap kepada masyarakat sekitar Kebun Mumbul, dengan harapan masyarakat mulai sadar hukum, dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang menyebarkan isu Reforma Agraria sehingga memicu tindakan – tindakan yang melawan hukum. 

“Kami telah menggandeng Kejaksaan Negeri Jember untuk Sosialisasi kepada warga. Provokator sengaja memunculkan sengketa/konflik dan membenturkan PTPN XII dengan warga. Terlihat ada yang memelintir isu dan memberikan hoax tentang TORA untuk memprovokasi warga melakukan tindakan melawan hukum," papar Reno. 

Baca Juga

Kopi Arabika Ijen Panen Raya, Harga dan Produktivitas Petani Meningkat

Sebagaimana Perpres 86 pasal 22 tahun 2018, pengusul dan pemberi rekomendasi tanah sebagai obyek reforma agraria adalah Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota. 

“Sehingga jelas, selain yang termasuk dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota sebagaimana prepres 86 pasal 22 tahun 2018, tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan tanah sebagai obyek reforma agraria, apalagi membuat banner yang bertuliskan “Lokasi/Lahan ini masuk Redistribusi Tanah, Obyek Reforma Agraria," jelas Reno.

Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan, Winarto menambahkan PTPN XII sebagai pemegang HGU wajib bertanggung jawab atas pengelolaan dan penjagaan aset yang notabene merupakan aset negara. 

“Aset tersebut sudah tercatat di Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN oleh karena itu, menjadi kewajiban PTPN XII untuk mengamankan dan mengelola aset tersebut," pungkas Winarto.

Editor : Ali Masduki