Izin Usaha Belasan Pengusaha SPBE Terancam Dicabut

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Izin usaha belasan pengusaha Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) terancam di cabut. Pasalnya, mereka memasarkan tabung-tabung berisi gas dibawah ketentuan volume. 

Namun untuk saat ini, 12 SPBE yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bandung, Purwakarta, Padalarang, Ujung Berung dan Cimahi tersebut masih mendapatkan sanksi berupa surat teguran dari Pertamina Patra Niaga.

Baca Juga

Lilik Hendarwati Terus Perjuangkan UMKM Surabaya, Sosialisasikan Izin Usaha hingga Akses Permodalan

Surat teguran untuk pengusaha SPBE itu guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga terkait pengawasan terhadap BDKT (Berat dalam Keadaan Terbungkus).

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 166 ayat (1) dan (2). 

Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif secara bertahap sampai dengan pencabutan perizinan berusaha.

Baca Juga

Komisi A DPRD Kota Surabaya Tegaskan Pemerintah Jangan Loyo Tertibkan Diskotek yang Langgar Aturan

"Pemberian sanksi berupa surat teguran dimaksudkan agar para pengusaha SPBE segera menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksanaan, jika tidak dilakukan perubahan, maka akan diberikan sanksi yang lebih berat dan tidak menutup kemungkinan pencabutan izin usaha jika kesalahan terus dilakukan," tegas Mars Ega.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas bagi seluruh lembaga penyalur dan Mitra Kerja yang tidak menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan.

"Apabila masyarakat membutuhkan informasi terkait produk dan layanan Pertamina serta subsidi tepat, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135," terangnya.

Baca Juga

KKPR Resmi Diberlakukan, REI Jatim Siapkan Tim Untuk Jembatani Pengembang yang Kesulitan

Sementara Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang menegaskan, bahwa sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis terlebih dahulu dan dapat berkembang hingga pencabutan izin usaha.

"Sanksinya berupa sanksi administratif. Kita berikan teguran tertulis terlebih dahulu. Nanti kalau tidak ditindaklanjuti, sanksinya dapat berkembang hingga mengakibatkan pencabutan perizinan berusaha," tambah Moga dalam keterangan tertulisnya.

Editor : Ali Masduki