Ini Peraturan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi ASN

SURABAYA, iNews.id - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Itjen Kemenag RI), menghimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial.

Dalam menggunakan media sosial, pegawai ASN harus menjunjung  tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.  

Baca Juga

Kampanye Pilkada Jombang 2024: ASN Diduga Terlibat, Kepala Sekolah SDN Mangunan 2 Klarifikasi

Himbauan tersebut diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN.

Adapun isi Surat Edaran tersebut, Pertama, ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, setiap serta mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 

Kedua, ASN harus memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 

Baca Juga

ASN dan Non-ASN Pemkab Jombang Diminta Tegas Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2024, Begini Ikrarnya

Ketiga ASN juga harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan dinas. 

Keempat, tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 

Baca Juga

Besok, Pj Walikota Mojokerto Ajak ASN Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Ini Alasannya

Dalam ber-medsos, ASN diharapkan menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. 

Keenam, ASN harus memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan. 

Ketujuh, ASN tidak boleh membuat dan menyebarluaskan berita palsu (Hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya. 

Baca Juga

Sugiat, Dari ASN ke Pilkada 2024, Komitmen Bangun Jombang Lebih Baik

Selain itu, ASN tidak boleh memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Itjen Kemenag, melalui Plt. Irjen Kemenag, Nizar Ali, menyampaikan pentingnya ASN paham posisi dan bijak dalam bermedsos.

“Media sosial adalah alat yang dipakai menyebarluaskan informasi jika informasi baik maka banyak juga yang aka menerima manfaat, namun kalua media sosial digunakan sebaliknya maka akan banyak mudharatnya,” tuturnya.

Baca Juga

Pj Bupati Jombang Ajak ASN Terjun ke Masyarakat, Beri Pelayanan Terbaik

Nizar juga menekankan jangan ada ASN Kemenag yang sampai terkena hukuman disiplin karena tidak bijak dalam menyebarluaskan informasi yang bersifat palsu atau hoax.

“Bijaklah dalam bermedia sosial, saring dulu sebelum sharing, ASN Kemenag cerdas dan tak akan menyebar hoax, namun apabila terjadi proses hukuman disiplin dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Editor : Ali Masduki