PGRI Dorong Persatuan Guru dan Perjuangkan Kesejahteraan Honorer
JAKARTA, iNews.id – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Teguh Sumarno, mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di kalangan guru.
Baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun guru honorer atau paruh waktu.
Pesan tersebut disampaikan Teguh saat membuka Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 19-20 Juni 2026.
Menurutnya, perbedaan status kepegawaian berpotensi memunculkan kelompok-kelompok di kalangan guru apabila tidak dikelola dengan baik oleh organisasi.
"Sekarang guru-guru ini berkubu-kubu, ada ASN, PPPK, dan guru paruh waktu. Kalau PB PGRI, pengurus provinsi hingga kabupaten/kota tidak tanggap, maka kubu-kubu ini akan berkepanjangan," ujar Teguh, Kamis (19/6/2026).
Ia menegaskan, PGRI harus hadir sebagai rumah bersama bagi seluruh guru tanpa memandang status kepegawaian. Karena itu, seluruh jajaran pengurus diminta serius mengantisipasi potensi perpecahan yang dapat melemahkan solidaritas profesi guru.
"Apabila kami dari PB PGRI tidak serius mengantisipasi persoalan tersebut, kalian akan berdosa. Saya berharap tidak ada lagi kubu-kubuan di kalangan guru," tegasnya.
Teguh juga meminta pengurus PGRI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota aktif menyerap dan menyampaikan aspirasi para guru. Menurutnya, PGRI memiliki peran strategis sebagai wadah perjuangan bagi guru yang selama ini kerap kesulitan menyampaikan aspirasi secara langsung.
"Guru sudah tidak berani berteriak menyampaikan aspirasi. Guru tidak berani menentang birokrasi. Hanya melalui PGRI suara dan hati nurani mereka bisa diperjuangkan untuk mewujudkan kehidupan guru yang lebih baik," katanya.
Melalui Konkernas PGRI 2026, Teguh mengajak seluruh pengurus menyatukan visi dan semangat perjuangan untuk meningkatkan martabat profesi guru dan tenaga kependidikan.
Ia menekankan bahwa PGRI tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga harus memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para guru di seluruh Indonesia.
Sebagai contoh, Teguh menyoroti masih banyaknya guru yang bertugas di daerah pegunungan, kepulauan, dan wilayah terpencil yang dinilai belum mendapatkan perhatian optimal.
"Insya Allah, dengan kehadiran pengurus PB PGRI saat ini dan melalui Konkernas PGRI, kita bisa membawa perubahan bagi para guru. Kalau PGRI jujur dan adil, masyarakat Indonesia bisa makmur," ujarnya.
Lebih lanjut, Teguh menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan roda organisasi. Menurutnya, perubahan hanya dapat terwujud apabila seluruh pengurus menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada guru.
Ia juga menyinggung masih adanya guru honorer yang menerima gaji setiap tiga bulan sekali. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.
"Bagaimana seorang guru mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik jika honornya saja tidak diperhatikan dan baru dibayarkan setiap tiga bulan sekali?" katanya.
Editor : Arif Ardliyanto