DPRD Minta KPU Jombang Transparan Gunakan Anggaran Pilkada, Buntut APK Paslon yang Tak Terpasang

Baca Juga

Hanya Terjadi di Jatim, TPG Guru Rp274 Miliar Mandek hingga Juni 2026, Begini Respon DPRD

Ia menjelaskan bahwa disamping ada mekanisme pertanggungjawaban kepada pemberi hibah, tentunya harus punya rasa tanggung jawab moral kepada masyarakat.

"Transparansi misalnya, kita dapat alokasi hibah dari pemerintah digunakan untuk ini dan untuk itu, sekali lagi bukan hanya perlu tapi harus transparan," kata politisi PKB ini.

Menurut Kartiyono, masyarakat perlu mengetahui penggunaan anggaran itu, meskipun tidak secara rinci.  Paling tidak, kata dia alokasinya digunakan untuk apa saja.

Baca Juga

HJKS ke-733, Ketua DPRD Surabaya Ingatkan Pembangunan Tak Hanya Soal Infrastruktur

"Jadi anggaran pemerintah itu pertanggungjawaban secara hukum dan pertanggungjawaban kepada publik terkait penggunaannya," tandasnya.

Terkait APK Paslon yang masih belum terpasang, Kartiyono menambahkan bahwa itu menjadi sebuah kekurangsiapan KPU dalam menghadapi Pilkada yang serentak dilaksanakan 27 November nanti. Ke depan, pihaknya akan mengevaluasi kinerja KPU.

"Karena kami sebagai anggota DPRD yang ikut ploting anggaran di KPU. Kan ploting biaya secara keseluruhan. Jadi, harus dievaluasi, dikritisi," kata Kartiyono.

Editor: Arif Ardliyanto