Ini Delapan Kebijakan Strategis Pemkab Jombang untuk Cegah Korupsi

JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Memberantas tindak pidana korupsi menjadi komitmen pemerintah kabupaten (Pemkab) Jombang. Pemkab pun telah menerapkan kebijakan strategis untuk mencegah tindak kejahatan yang merugian rakyat dan negara tersebut.

Dalam apel kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, Senin (9/12/2024), Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memaparkan delapan kebijakan strategis yang telah diterapkan oleh Pemkab Jombang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Di antaranya Reformasi Birokrasi. Kemudian Penyampaian Laporan Harta Kekayaan bagi ASN, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), penguatan 8 area MCP KPK dengan capaian di atas 90 persen. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Kerjasama dan koordinasi eksternal dengan APH, TNI, BPK, dan BPKP, serta penyebarluasan pesan anti korupsi melalui pendidikan dan juga melalui sosialisasi anti korupsi.

“Saya berharap seluruh ASN di Kabupaten Jombang dapat menjadi agen perubahan dan ikut serta dalam upaya pencegahan korupsi,” tegasnya.

Teguh Narutomo mengatakan, Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkodia pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi. Hari anti korupsi tahun ini dengan tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Editor : Arif Ardliyanto