Kelangkaan LPG 3 Kg di Jatim, Pemprov Dorong Pengecer Jadi Sub Pangkalan, Ini Persyaratannya

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Pasokan yang terbatas membuat warga harus berebut demi mendapatkan gas untuk kebutuhan memasak.

Merespons kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk mempermudah perizinan bagi pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan elpiji.

Baca Juga

Said Abdullah Desak Pertamina Evaluasi Sistem Distribusi LPG

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menetapkan bahwa warung pengecer LPG 3 kg akan dijadikan sub pangkalan. Dengan sistem ini, harga dan distribusi elpiji di tingkat konsumen dapat dipantau secara lebih ketat oleh Kementerian ESDM dan Pertamina.

Pengecer Wajib Urus NIB Lewat OSS

Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, menegaskan bahwa pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diurus melalui sistem Online Single Submission (OSS). Syarat administrasi yang dibutuhkan cukup sederhana, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Dengan bertambahnya sub pangkalan di seluruh kabupaten/kota, pemerintah bisa lebih mudah mengontrol harga dan memastikan ketersediaan elpiji di lapangan," ujar Aris pada Rabu (5/2/2025).

Editor : Arif Ardliyanto