8 Bangunan Tak Berizin di Surabaya Barat Disegel Satpol PP Surabaya, Ini Alasannya

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Satpol PP Surabaya bertindak tegas terhadap delapan bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Surabaya Barat, Senin (17/2/2025). Penyegelan dilakukan karena bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG), yang merupakan syarat wajib dalam pendirian bangunan.
Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya, Agnis Juistityas, menyatakan bahwa bangunan tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009, yang telah diperbarui melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013.
“Penyegelan ini kami lakukan berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban (bantip) dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (DPRKPP), karena bangunan-bangunan ini tidak memiliki IMB atau PBG,” ujar Agnis pada Selasa (18/2/2025).
Sebelum melakukan penyegelan, Satpol PP Surabaya telah mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan.
“Kami sudah memanggil pemilik bangunan untuk klarifikasi. Namun, banyak yang tidak hadir, sehingga kami lanjutkan ke proses penyegelan,” jelas Agnis.
Delapan bangunan yang ditertibkan masih dalam tahap konstruksi. Saat penyegelan berlangsung, di dalamnya masih terdapat pekerja bangunan yang sedang beraktivitas.
“Saat kami lakukan penyegelan, bangunan-bangunan ini belum seratus persen selesai. Masih ada pekerja di lokasi, sehingga kami meminta mereka untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan bangunan tersebut,” terang Agnis.
Satpol PP Surabaya berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan DPRKPP dalam menindak bangunan yang tidak memiliki izin resmi.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pemberian izin serta melakukan monitoring dan verifikasi data bersama DPRKPP,” tegasnya.
Agnis mengimbau agar pemilik bangunan segera mengurus IMB atau PBG agar tidak mengalami sanksi penyegelan di kemudian hari.
“Kami mengingatkan masyarakat untuk mengurus IMB atau PBG sebelum mendirikan bangunan. Ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi agar pembangunan berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan bangunan semakin meningkat, guna menciptakan tata kota yang lebih tertib dan sesuai regulasi.
Editor : Arif Ardliyanto