FSPPB Desak Independensi RUPS Pertamina, Tolak Intervensi Politik

JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, termasuk PT Pertamina (Persero), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan sikap tegas terkait pentingnya independensi dalam pengambilan keputusan. 

FSPPB menyerukan agar proses pengambilan keputusan, termasuk pengangkatan Direksi dan Komisaris, bebas dari intervensi politik praktis dan kepentingan kelompok tertentu yang tidak berpihak pada kepentingan nasional.

Baca Juga

Menuju Kedaulatan Energi, Pertamina dan FSPPB Tandatangani PKB Baru

Presiden FSPPB, Arie Gumilar menegaskan bahwa Pertamina merupakan perusahaan strategis negara di sektor energi, yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan cabang produksi penting negara sesuai Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. 

"Oleh karena itu, kendali atas Pertamina seharusnya berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia," tegasnya melalui siaran pers, Rabu (28/5/2025).

Lebih lanjut, Arie Gumilar mengungkap pentingnya kedaulatan energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. 

Baca Juga

DEN dan FSPPB Sepakat Sinkronkan Regulasi ESDM untuk Perkuat Pertamina

"Pengangkatan Direksi dan Komisaris Pertamina bukan hanya prosedural, tetapi strategis bagi keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, kewenangan penuh semestinya berada di tangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ungkapnya.

FSPPB, sebagai organisasi pekerja yang sah dan konstitusional di Pertamina, berkomitmen mengawal eksistensi dan keberlanjutan perusahaan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional. 

Editor : Ali Masduki