Rotasi Besar Pejabat Surabaya, Sekda Ikhsan Kini Jadi Inspektur, Ini Faktanya!

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Kota Surabaya kembali menggulirkan rotasi jabatan besar-besaran. Dalam prosesi pelantikan yang digelar bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi merombak struktur organisasi dengan melantik 223 pejabat, mulai dari eselon II hingga eselon IV.

Salah satu keputusan paling mengejutkan datang dari mutasi Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Ikhsan, S.Psi., MM. yang kini menempati posisi sebagai Inspektur Kota Surabaya. Perubahan ini mengundang perhatian banyak pihak, mengingat Ikhsan dikenal sebagai sosok yang sangat loyal terhadap kepemimpinan Wali Kota Eri.

Tak hanya itu, Dewi Soeriyawati, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, juga bergeser menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Posisinya kini digantikan oleh Febrina Kusumawati, S.Si., M.M.

Dari total 223 pejabat yang dilantik, 55 di antaranya naik jabatan, sementara sisanya mengalami rotasi berdasarkan hasil asesmen yang telah dievaluasi oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), serta telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Eri, rotasi bukan sekadar formalitas, melainkan strategi untuk mendorong pengembangan kompetensi ASN. “Pejabat tidak boleh terlalu lama di satu posisi. Idealnya dua tahun, maksimal dua setengah tahun sudah harus digeser. Tujuannya agar mereka tidak berada di zona nyaman dan punya pengalaman lintas sektor,” tegasnya saat memberikan sambutan di Graha Sawunggaling, Jumat (31/5/2025).

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa rotasi jabatan adalah upaya nyata dalam meningkatkan kapasitas ASN. Ia menginginkan setiap aparatur memiliki bekal pengetahuan menyeluruh di berbagai perangkat daerah, termasuk pemahaman teknis dan manajerial yang seimbang.

“ASN teknis harus menguasai ilmunya. Kalau di posisi manajerial, setidaknya pendidikan pascasarjana harus jadi pertimbangan. Misalnya di Bagian Hukum, yang ditempatkan harus benar-benar paham perdata dan pidana,” jelas Eri.

Editor : Arif Ardliyanto